Pemerintah Diminta Segera Bersikap Terhadap Isu Negatif soal PSN

Pemerintah Diminta Segera Bersikap Terhadap Isu Negatif soal PSN

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid. -Dokumentasi Pribadi untuk Tangerang Ekspres-

Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance. Sebab, dalam skema KPBU, pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan. 

 

Kedua, skema KPBU bisa untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.

 

Ketiga, manfaat lain adalah ada akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU. Sebab, dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.

 

"Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN," kata Syakur.

 

Dia menduga propaganda negatif terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland hanya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian Nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

 

"Agar investor atau swasta meragukan kredibiltas dan tust terhadap kepemimpinan Prabowo," ujar dia.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan Ekowisata Tropical Coastland. Proyek ini dibiayai dari non-APBN.

 

"Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap," kata Airlangga, Jakarta, Minggu, 19 Januari 2025.

Sumber: