Air Rob Masuk Rumah dan Perahu Tidak Bisa Melintas, Warga Desak Jembatan Dadap Dibongkar

TANGERANG -- Warga Dadap yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Bersatu (BRB), menggelar aksi demo menuntut PUPR Provinsi Banten untuk merapihkan jembatan Dadap yang saat ini sedang dilakukan rehabilitasi dengan anggaran Rp 4,8 miliar. Koordinator aksi Masum Jamil mengatakan, aksi yang dilakukan warga menuntut pihak PUPR Provinsi Banten untuk merapihkan struktur jalan di pembangunan jembatan Dadap. Pasalnya, pembangunan jembatan tersebut tidak disertai perapihan jalan. Hal tersebut membuat permukiman warga kemasukan air saat banjir rob datang. "Kami meminta kepada pihak PUPR Kabupaten Tangerang untuk membongkar jembatan total. Jangan hanya dilakukan rehab saja, karena perahu saja tidak muat untuk melintas. Bahkan, sampah juga terlihat menumpuk,"ujarnya kepada Tangerang Ekspres di tengah-tengah aksi, Selasa (6/9). Masum menambahkan, anggaran untuk jembatan tersebut seharusnya Rp 15 miliar, tetapi nyatanya hanya dianggarkan Rp 4,8 miliar saja. Artinya, ada kejanggalan dalam penggaran perbaikan jembatan Dadap. "Kita melakukan aksi ini untuk bisa mendapatkan feadback, agar anggarannya besar. Jelas, dari perencanaan anggaran di Provinsi Rp 15 miliar tetapi setelah pelaksanaan hanya Rp 4,8 miliar,"paparnya. Ia menjelaskan, Provinsi Banten juga harus memberikan realisasi anggaran APBD kepada Kabupaten Tangerang. Khususnya, Kelurahan Dadap yang berkeadilan dan berimbang dengan kontribusi pendapatan-pendapatan yang telah diberikan ke Provinsi Banten. "Kami juga meminta agar Provinsi Banten memberikan realisasi anggaran kepada wilayah kami, jelas di Dadap ini mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau hanya anggarannya main-main, tentunya tidak akan selesai,"ungkapnya. Masum menuturkan, BRB juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri memeriksa proses realisasi anggaran pembuatan jembatan Kali Dadap. "Kami harap, penegak hukum bisa menyelidiki penggunaan anggaran perbaikan Jembatan Dadap ini. Karena, sangat janggal dan kami rasa ada kecurangan dalam merealisasikan anggaran,"tutupnya. (ran)

Sumber: