Tak Punya Ponsel, Tetap Dapat Subisdi Kuota Internet

SETU-Siswa akan mendapat kuota internet gratis dari pemerintah. Untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Setiap siswa dijatah 35 Gb. Siswa yang tak punya telepon seluler (ponsel) tetap dapat jatah subsidi dari Kemendikbud. Karena bisa menggunakan ponsel orang tuanya. Untuk memastikan kuota tersebut tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel sedang mendata nomor ponsel siswa. Data tersebut akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendindikbud). Pendataan dilakukan setelah Dindikbud Kota Tangsel mendapat surat edaran dari Mendikbud Nadiem Makarim, terkait program subsidi kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa serta dosen. Kepala Dindikbud Kota Tangsel Taryono mengatakan, sudah mendapat surat edaran dari Mendikbud terkait program subsidi kuota internet. "Melalui surat edaran ini ada bantuan kuota internet bagi peserta didik tertanggal 27 Agustus kemarin," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Sabtu (29/8). Taryono menambahkan, setelah didata, kuota internet akan dikirim ke nomor ponsel tersebut. "Per 28 Agustus sudah mulai proses yaitu input nomor HP peserta didik di Dapodik, aplikasi pendidikan, jadi diinput operator sekolah. Langsung dari sana, secara inject," tambahnya. Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tangsel ini memastikan semua siswa SD dan SMP mendapat kesempatan menikmati subsidi internet tersebut. Namun, bagi yang tidak memiliki ponsel, maka tidak dapat subsidi. Ia memberikan solusi bagi yang tidak memiliki ponsel, dengan pembelajaran jarak jauh secara offline alias luring. Artinya, siswa akan didatangi guru satu per satu (home visit) untuk menerima pelajaran secara langsung. "Kalau memang ada masyarakat yang sangat terpaksa tidak memungkinkan dijalankan secara online, ya luring. Gurunya hadir secara home visit," jelasnya. Bagi-bagi subsidi kuota internet bagi siswa sekolah segera direalisasikan bulan depan. Permasalahannya, belum semua siswa memiliki gawai. Kemendikbud berjanji tetap memberi jatah pada mereka. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menuturkan, proses pendataan nomor telepon seluler siswa terus berjalan. Sekolah sudah mendata nomor telepon seluler siswa dan memasukkannya ke Dapodik sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). ”Awal September ini harus sudah selesai pendataannya,” ujarnya. Bagi siswa yang belum punya nomor telepon atau gawai, kata dia, bakal tetap mendapat jatah 35 Gb. Sebab, siswa dapat menggunakan gawai milik orang tua. Namun, bagi yang berkeinginan membeli gawai baru pun tak jadi soal. Kemendikbud memfasilitasi untuk pergantian nomor kontak tersebut. ”Begitu juga dengan siswa yang nomornya sudah tidak aktif,” ungkapnya. Mereka bisa mengajukan ke sekolah. Proses pendataan sama. Nantinya mereka akan mendapat di tahap berikutnya atau bulan depannya, dobel. ”Jangan khawatir. Tidak akan ada yang ditinggal,” tegasnya. Dia memastikan seluruh siswa bakal mendapat bantuan ini. karenanya, pihaknya berharap tak ada alasan lagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) terkendala karena pulsa. Tak ada lagi kesenjangan hasil belajar untuk miskin dan kaya. Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu menghimbau para orang tua untuk terus melakukan pengawasan. Bukan hanya perihal penggunaan pulsa atau bijak menggunakan internet, tapi juga soal pembelajaran pada anak. Sebab, guru tak bisa sendiri untuk kesuksesan PJJ ini. Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen ini. Meski tidak menyelesaikan seluruh masalah PJJ sejak awal pandemi Covid-19. ”Paling tidak, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ,” tutur Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti. Selain itu, menurut dia, kebijakan ini juga mengundang pertanyaan bagi banyak pihak. Karena dinilai hanya menyelesaikan satu kendala dan jadi bias kelas. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya. Di mana tentunya, bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok, yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. ”Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya,” keluhnya. Dia berpendapat, bahwa semestinya Kemendikbud melakukan pemetaan masalah terlebih dulu. Seperti, berapa Giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang butuh kuota, dan berapa persen siswa atau guru yang butuh bantuan lain. Dengan begitu, layanan pembelajaran luring juga bisa mendapat dukungan anggaran pemerintah. ”Kalau ada pemetaan yang jelas maka anggaran Rp 7,2 Triliun tersebut bisa dialokasikan untuk membantu membeli gadget bagi siswa/guru yang tidak memiliki, pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dan lainnya,” ungkapnya. (bud/jpg)

Sumber: