Mabes Polri Rilis Indeks Kerawanan Pilkada, Tangsel Masuk Zona Rawan Pilkada

JAKARTA-Polri telah selesai memetakan sejumlah daerah yang rawan dalam pilkada serentak 2020. Saat ini sedang disusun strategi pengamanan untuk sejumlah daerah tersebut. Sebanyak 200 ribu personel disiapkan untuk terlibat pengamanan pilkada serentak. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, dalam pengamanan pilkada serentak, Polri melakukan pemetaan kerawanan setiap daerah. Terdapat parameter yang disebut Indeks Potensi Kerawanan (IPK). ”Sesuai dengan IPK itu sudah diketahui mana daerah paling rawan,” tuturnya. Menurutnya, untuk pilkada tingkat provinsi, terdapat tiga provinsi yang diprediksi paling rawan. Yakni, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan. ”Tiga provinsi rawan ini karena berbagai aspek,” terangnya. Selanjutnya, untuk pilkada tingkat kabupaten, yang paling rawan juga ada tiga. Yakni, Nabire, Keerom, dan Timur Tengah Utara. Lalu, ada pula tiga kota yang dinilai paling rawan, Tomohon, Bitung, dan Tangsel. ”Semuanya telah terpetakan,”jelasnya. Dari semua daerah rawan itu, Polri hingga saat ini sedang menyusun strategi penanganan keamanan. Dalam beberapa waktu kedepan strategi itu akan selesai. ”Masih proses,” urainya. Asep mengatakan, yang pasti strategi pengamanan akan dibuat berdasarkan kondisi setiap wilayah. Setiap kerawanan yang akan ditangani sesuai dengan karakteristiknya. Kerawnaan itu bisa dari peserta pilkada, penyelenggaran atau faktor lainnya. ”Masing-masing daerah berbeda kerawanannya, tentu penangananya berbeda,” ujarnya. Dia mengatakan, saat ini tengah disiapkan setidaknya 200 ribu personil yang akan terlibat dalam pengamanan pilkada serentak. Tentu semua pengamanan itu diasistensi oleh Mabes Polri. ”Polda sebagai pelaksananya,” terangnya. Yang pasti, Polri memiliki pengalaman dalam menangani pilkada serentak. Bahkan, Pilpres 2019 yang dinilai begitu panas juga mampu untuk ditangani Polri. hanya ada beberapa hambatan yang akhirnya mampu dituntaskan. Pilkada serentak memang dinilai akan rawan membuat konflik. Hal itu dikarenakan setiap pasangan calon mengerahkan massa untuk memenangkan kontestasinya. (idr)

Sumber: