Warga Sobang Datangi DPRD
LEBAK-Sejumlah warga Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Senin (4/11). Kedatangan mereka untuk menagih janji sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak, khususnya yang pencalonannya berasal dari daerah pemilihan (dapil) tersebut. Tokoh pemuda Sobang, Ono Sutarna mengatakan, kondisi jalan rusak di wilayahnya terjadi sudah hampir belasan tahun. Jalan utama di Kecamatan Sobang tersebut tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Kondisi jalan sepanjang hampir 8 kilometer yang merupakan akses penghubung kecamatan tersebut sangat memprihatinkan. "Sangat miris melihat masyarakat Sobang yang mengeluh kondisi jalan tersebut. Bayangkan jika ada warga yang sakit atau ingin melahirkan harus melewati jalan utama itu, bisa mengancam nyawa mereka," kata Ono kepada Banten Ekspres, Senin. Menurut dia, kondisi infrastruktur yang tidak layak tersebut menghambat kegiatan perekonomian warga, sehingga kondisi desa-desa yang berada di wilayah tersebut tidak berkembang pesat. "Belum lagi masyarakat buruh tani, pedagang, tukang ojek yang sangat bergantung dengan akses jalan tersebut, ini kan menghambat perekonomian keluarga mereka," ujarnya. Karena kesal tak kunjung diperbaiki, kata dia, sejumlah pohon pisang ditanam warga di Desa Sindanglayung dan Sukamaju sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah. "Kami minta DPRD segera mewujudkan harapan warga yang ingin jalannya layak, padahal Ketua DPRD terdahulu yang saat ini jadi wakil pimpinan ketua DPRD wilayahnya, tapi tidak ngaruh," tuturnya. Ketua Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Dede Kodir menambahkan, dirinya sangat prihatin dengan masyarakat Sobang yang seolah dianaktirikan oleh Pemkab Lebak. "Karena katanya ini sudah diajukan melalui Musrebang kecamatan dan sudah masuk ke SIMRAL untuk dianggarkan tahun 2019, tetpai kenyataannya tidak ada. Ada pengalihan atau bagaimana," kata Dede. Dede menyinggung soal visi Bupati Lebak Iti Jayabaya yang fokus pada sektor pariwisata. Jangan sampai, visi tersebut membuat pembangunan di wilayah yang tidak banyak memiliki potensi dan destinasi wisata dikesampingkan. "Jangan dulu berbicara tentang wisata kalau infrastruktur jalan masih banyak hancur dan rusak. Bagaimana mau menarik wisatawan kalau akses jalan saja masih banyak yang tidak memungkinkan untuk dilewati?" ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Harta mengatakan terkait ruas jalan Pemkab Lebak yang di Kecamatan Sobang, hal itu sudah masuk pada perencanaan pembangunan APBD 2020. "Mudah-mudahan tidak ada halangan, tahun depan peningkatan jalan di Sobang bisa dilakukan tahun 2020," katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengatakan infrastruktur jalan merupakan hal yang sangat vital dalam kemajuan sebuah daerah. Karena, para investor tidak akan segan-segan menanamkan sahamnya jika tersedia infrastruktur yang memadai. "Karena jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi, maka kami selalu menjaga agar jalan dalam keadaan layak untuk dilalui," katanya. Menurut dia, pemelliharaan jalan dilaksanakan untuk menjaga agar kondisi dan fungsi jalan tetap mantap dan layak dilalui pengguna jalan. "Pemeliharaan jalan dilaksanakan pada ruas jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, dan untuk kondisi jalan yang rusak berat, maka akan ditangani dengan program peningkatan jalan kabupaten," ungkapnya. Oleh karena itu, Hamdan berharap agar masyarakat bisa memahami tentang kinerja pemeliharaan jalan yang jika memang hingga saat ini masih banyak yang belum dilaksanakan. "Kita bekerja dengan skala prioritas, artinya kita akan melakukan pemeliharaan jalansesuai dengan tingkat kerusakannya. Sementara untuk yang belum kita lakukan pemeliharaannya, bukan berarti tidak dilakukan pemeliharaannya, tapi bertahap. Karena kita juga akan selalu mendata, sehingga tujuan dari pembangunan perekonomian di Lebak akan terwujud sebagaimana mestinya," katanya. Saat ini, kata dia, bisa terlihat pemeliharaan dilakukan di beberapa ruas jalan, baik dalam kota maupun jalan kabupaten yang berada di pelosok. "Karena anggaran terbatas, kemungkinan pemeliharaan jalan tidak akan bisa tersentuh seluruhnya, karena jalan milik pemkab ada sekitar 800 kilometer dengan kondisi rusak ringan dan rusak parah. Untuk rusak parah dilakukan peningkatan, kami hanya menangani yang ringan," papar Hamdan. (mg-05/tnt)
Sumber: