Reshuffle Kabinet usai Lebaran, Pramono Anung: Presiden Pertimbangkan Banyak Hal

JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyebut reshufle menteri kabinet kerja kemungkinan dilakukan setelah lebaran. Isu reshuflle atau perombakan kabinet ini semakin menguat setelah sejumlah menteri tersangkut proses hukum di KPK. "Kalaupun ada reshuffle habis lebaran, tidak dikaitkan nyaleg. Tapi lebih kepada kinerja," kata Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5). Reshuffle, kata dia, dilakukan karena berbagai hal. Di antaranya yakni karena evaluasi kinerja menteri yang buruk serta adanya kasus hukum yang menjerat. Kendati demikian, reshuflle baru akan dilakukan jika telah ditetapkan status hukumnya, seperti kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Ia menambahkan, perombakan menteri kabinet kerja pun bisa dilakukan kapan saja. "Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir, reshuffle bisa dilakukan setiap saat. Tapi saya dengar tidak sebelum lebaran karena menghadapi banyak hal," ujarnya. Sementara itu, terkait para menteri yang berhasil lolos ke Senayan, Johan mengaku belum mengetahui nasib mereka selanjutnya. Namun menurutnya, Presiden selalu berpesan agar tak menggangu kinerja sebagai menteri. "Ketika ada menteri yang nyaleg, kan sudah disampaikan Pak Presiden bahwa ini jangan menganggu kinerja sebagai menteri. Apalagi sekarang yang masih belum dilantik," kata dia. Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan Pramono ini menimpali beredarnya isu reshuffle yang semakin kencang, menyusul disebutnya nama sejumlah menteri di Kabinet Kerja dalam kasus korupsi. "Saya meyakini bahwa tentunya Presiden mempertimbangkan banyak hal untuk keputusan tersebut," kata Pramono usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi calon ibu kota di Kalteng, Rabu (8/5). Soal waktu reshuffle pun, Pramono enggan berkomentar banyak. Menurutnya, Presiden bisa kapan saja memutuskan merombak susukan kabinetnya. Ia juga menambahkan, Presiden saat ini masih fokus pada penyelesaian perhitungan suara dalam pilpres, alih-alih soal perombakan kabinet. "Jadi pikirannya masih ke sana (perhitungan suara)," kata Pramono. Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Kerja disebut-sebut dalam kasus hukum yang ditangani KPK. Mereka di antaranya yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menag Lukman diketahui tengah menjalani proses pemeriksaan oleh KPK terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan Romahurmuziy. Sedangkan Menpora Imam Nahrawi disebut dalam kasus suap dana hibah KONI. Sementara Mendag Enggartiasto belum menjalani pemeriksaan oleh KPK. Namun, KPK telah menggeledah ruang kerja terkait 'nyanyian' Bowo Sidik Pangarso.(rep)

Sumber: