Stamina KPPS Bakal Terkuras, Bekerja dari Pagi hingga Tengah Malam

SETU-Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi ujung tombak kesuksesan di hari pencoblosan 17 April mendatang. Beban kerja dan tanggungjawabnya berat. Harus bekerja belasan jam. Dari pagi hingga tengah malam. Sukses dan tidaknya pencoblosan hingga penghitungan suara bergantung kepada stamina KPPS. Teledor sedikit dan terjadi selisih antara jumlah pemilih yang datang dengan hasil suara, harus dilakukan pemilihan suara ulang (PSU). "Keberhasilan KPU itu bila tidak ada pemungutan suara ulang (PSU)," tutur Divisi Teknis KPU Banten, Mashudi saat memantau simulasi pencoblosan di lapangan Cadas Mapar, Setu, Kota Tangsel Rabu (3/4). Dalam simulasi itu terlihat pekerjaan KPPS kali ini sangat berat. Pagi hari jam 7.00 WIB, sudah bersiap di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebelum pencoblosan dimulai, KPPS harus menghitung ulang surat suara. Jika satu TPS untuk mencoblos 300 orang, mereka harus menghitung ulang 1500 surat suara. Butuh waktu satu jam. Selesai menghitung, lantas memulai pencoblosan. Masalah yang akan dihadapi, adalah saat menerima warga dengan daftar pemilih tetap tambahan dan pindahan. Saat penghitungan suara, ini yang akan menjadi potensi terjadi selisih suara. Belum lagi jika ada yang protes atau yang membawa suket tapi namanya tidak ada dalam DPT dan DPT tambahan. Pekerjaan berat berikutnya, saat penghitungan suara. Karena harus menyelenggarakan pemilihan umum serentak untuk lima jenis. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden, caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD. Ada lima surat suara. Berarti ada lima jenis suara yang harus dihitung. Untuk satu jenis surat suara bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Dibutuhkan waktu 10 jam untuk menyelesaikan penghitungan suara. Diperkirakan penghitungan suara selesai pukul 24.00 WIB. Jika terjadi selisih, kotak suara harus dibongkar dan dihitung ulang. Atau jika ada masalah lain, bisa jadi selesai sampai. "Penghitungan suara seharusnya selesai pukul 24.00 WIB. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi penghitungan ditambah 12 jam atau sampai jam 12 siang pada hari berikutnya," kata Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro. Potensi konflik paling besar terdapat di hari pencoblosan, 17 April mendatang. Terutama saat penghitungan suara. Pertama yang akan dihitung adalah hasil pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan terakhir DPRD kabupaten/kota. Di sinilah potensi kecurangan. Diperkirakan untuk penghitungan hasil suara DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten akan berlangsung malam hari. Di mana KPPS sudah lelah dan ngantuk. Saat itulah, oknum-oknum bisa bermain. Untuk menambah atau mengurangi suara. Namun, konflik ini diyakinkan akan bisa ditangkal ketika proses penyelenggaraannya sudah benar. Hal tersebut, disampaikan Divisi Teknis KPU Banten, Mashudi saat menghadiri simulasi pemilihan dan penghitungan suara di Kota Tangsel. Ia mengatakan, simulasi di Kota Tangsel merupakan yang ke-8 di Banten. "KPU Kabupaten Tangerang mengadakan simulasi dua kali dan besok (hari ini) terakhir di Kabupaten Lebak," ujarnya. Mashudi menambahkan, ada beberapa hal yang wajib diwaspadai dalam pemilu. Yakni titik krusial dan bisa memicu konflik, potensi masa tenang yang rawan untuk curi start kampanye atau serangan fajar dan lainnya. Ketiga, saat hari H dan pasca-pemilihan suara, yakni jika ada keributan saat pengihutangan, putusan hasil dan putusan MK. "17 April merupakan puncak dari segala persoalan. Simulasi ini untuk pastikan agar 17 April mendatang tidak muncul masalah yang bisa menjadi masalah besar. Kualitas yang menentukan adalah proses, bukan lokasi TPS tapi proses," tambahnya. Ia berharap KPPS bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Bila dalam simulasi masih ada kekurangan diharapkan dilakukan evaluasi dan dicarikan jalan keluar agar pada hari H bisa berjalan dengan lancar. Adapun dalam simulasi tersebut, sebanyak 237 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS) 22 di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan, proses pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 2019 tersebut merupakan simulasi untuk masyarakat, penyelenggara (KPU) dan partai politik (parpol). "Simulasi ini untuk menyosialisasikan tata cara mencoblos dan tata cara memilih secara riil agar bisa menghitung waktu riilnya ketika proses pemungutan dan penghitungan suara," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Rabu (3/4). Bambang menambahkan, simulasi tersebut dilakukan seperti pemilu sesungguhnya. Ada 7 anggota KPPS yang yang bertugas sesuai perannya masing-masing, plus dua petugas Linmas. Selain itu juga, ada saksi-saksi dari peserta pemilu dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Dalam simulasi itu, KPU menggunakan lima kertas suara. Yakni warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna hijau untuk memilih DPRD Kota. Warna kuning untuk memilih DPR RI dapil Banten 3, serta warna merah untuk DPD RI. Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, ketika proses pemungutan suara dimulai agar dipastikan semua ornamen dan alat peraga pemungutan ada semua (foto calon, denah TPS dan lainnya). "Saat pemungutan suara dipastikan PTPS harus hadir, kalau saksi parpol sudah ada, tapi PTPS belum ada maka pemungutan suara belum boleh dimulai. Sebaliknya, pemungutan suara boleh dimulai asalkan PTPS sudah ada meskipun saksi tidak ada," ujarnya. Acep menambahkan, KPPS jangan hanya fokus pada pemungutan. Namun juga ada penghitungan suara di TPS. "PTPS juga harus pastikan formulir C6 yang tidak ditemukan orangnya harus dikembalikan ke KPU satu haru sebelum pencoblosan," tambahnya. Sementara itu, Sekda Kota Tangsel Muhamad yang mengikuti simulasi mengatakan, Pemkot Tangsel sifatnya hanya mensupport KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pemilu mendatang. "Saya juga mengimbau kepada ASN untuk menjaga netralitas dan jangan buat yang aneh-aneh," ujarnya. Muhamad juga mengimbau agar masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos dan perbedaan pilihan itu wajar dan jangan menuju tindakan anarkis. "Kalau ada ASN yang melakukan pelanggaran, maka ada hukumannya, baik administrasi, pelanggaran disiplin pegawai dan ada juga sanksi sesuai aturan KPU," tuturnya. Sementara itu warga Setu, Tasiah menyambut baik simulasi yang dilakukan KPU lantaran untuk latihan bagi masyarakat dan khususnya ibu-ibu. "Saya sudah tahu siapa yang akan saya coblos tapi, dengan adanya simulasi ini akan mempermudah warga pada 17 April mendatang," singkatnya. (bud)

Sumber: