BJB FEBRUARI 2026

DPRD Dorong Reformasi Latihan Kerja di Banten

DPRD Dorong Reformasi Latihan Kerja di Banten

Anggota Komisi V DPRD Banten, Budi Prajogo saat mengikuti diskusi di kantor Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, belum lama ini. (SYIROJUL UMAM/TANGERANG EKSPRES)--

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Anggota Komisi V DPRD Banten, Budi Prajogo mendorong adanya reformasi latihan kerja yang ada di Pro­vinsi Banten. Hal itu dilakukan agar dapat memenuhi kebu­tuhan dan terciptanya lapangan kerja yang sesuai dengan ke­butuhan perusahaan.

Budi mengatakan, ketim­pa­ngan akses pelatihan kerja yang menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Banten. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini dinilai sudah baik secara kualitas, namun belum bisa memadai secara cakupan untuk melayani seluruh masyarakat di delapan Kabupaten/Kota.

"Saat ini baru ada satu BLK di Banten, sementara coverage atau cakupan kita se-Banten," katanya, Kamis (12/3).

Maka dari itu, ia mendorong adanya terobosan baru untuk memberikan akses dunia kerja yang lebih mudah bagi ma­syarakat luas di tanah jawara.

"Harus ada terobosan baru untuk membantu masyarakat mengakses dunia kerja tanpa harus datang ke BLK, karena tempatnya terbatas dan angka pengangguran tinggi," ung­kapnya.

Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendesak kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk proaktif dalam menjembatani kerja sama antara industri spesifik dengan lembaga pendidikan atau link and match. Langkah ini dilakukan agar lulusan SMK khususnya langsung men­dapatkan akses kerja.

"SMK yang punya kerjasama dengan industri banyak pe­minatnya, karena mereka bisa punya masa depan dengan magang hingga bekerja di in­dustri itu, ini harus ditangkap oleh Dindikbud," tegasnya.

Ia menggambarkan, di wilayah Tangerang yang didominasi industri tekstil, pelatihan harus fokus pada keahlian tekstil agar warga lokal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

"Masalahnya sekarang banyak investor tapi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan skil, sehingga masyarakat ku­rang bisa masuk, makanya ini jadi cikal bakal muncul calo," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Dr Yusniar Juliana mengaku, pada Novem­ber 2025 jumlah pengangguran di Banten tembus 430 ribu orang, jumlah tersebut me­ningkat sebesar 17,66 ribu orang dibandingkan Agustus 2025 sebesar 412,36 ribu orang. 

"Jumlah warga yang masih menganggur kalau diban­ding­kan Agustus 2025 itu mengalami kenaikan sebesar 17,66 ribu orang," katanya.

Meski begitu, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Ang­katan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 6,48 juta orang, naik 314 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,75 persen, naik sebesar 3,09 persen poin dibanding Agustus 2025. 

Adapun penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 6,05 juta orang, naik 296,34 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang meng­alami peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 159,35 ribu orang.

Meski begitu, Tingkat Pe­ngang­guran Terbuka (TPT) hasil Sakernas November 2025 sebesar 6,63 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat sekitar tujuh orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan 0,05 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2025.

Sumber: