Banten Belum Siap Hadapi Bencana
BPBD Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk korban banjir ROB di Tangerang Utara. (BPBD Kabupaten Tangerang)--
Pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat krusial dalam upaya antisipasi bencana karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami karakteristik wilayah masing-masing.
Provinsi Banten yang berada di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrem, menuntut pemerintah daerah untuk memiliki langkah sigap dan strategi yang terencana agar dampak bencana dapat diminimalisir.
Salah satu langkah utama pemerintah daerah adalah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah mengidentifikasi titik-titik yang rentan terhadap ancaman tertentu.
Pemetaan ini bukan hanya bersifat geografis, tetapi juga memperhitungkan kondisi demografis, kepadatan penduduk, serta infrastruktur pendukung. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun rencana mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan.
Mapala Benteng Alam Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNIS) Tangerang Ratih Pramudani mengatakan, pemerintah sebenarnya perlu gerak lebih cepat dan lebih rapi. Kira-kira langkahnya bisa begini, perbaiki sistem peringatan dini
Agar warga bisa dapat info cepat soal curah hujan ekstrem, peringatan gelombang tinggi, atau potensi gempa.
"Jika ada info atau peringatan dini, masyarakat bisa lebih cepat dan juga bisa mencegah adannya bencana. Sehingga, jika ada bencana tidak ada korban jiwa dan pemerintah daerah bisa langsung melakukan evakuasi atau bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat dengan cepat,"ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Kamis (11/12).
Ratih menambahkan, pemerintah harus sering bikin simulasi evakuasi, penyuluhan, atau pelatihan kebencanaan. Biar semua orang tahu harus ngapain kalau bencana datang, dari simulasi tersebut masyarakat akan bisa sigap saat berhadapan dengan bencana dan bisa melakukan evakuasi pertama.
"Pemerintah harus lebih siap, lebih sigap, dan lebih dekat dengan warga. Karena bencana itu tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa banget dikurangi kalau semuanya rapi dari awal,"paparnya.
Ia menjelaskan, anggaran pemerintah untuk kebencanaan juga lumayan, jika ajak dini dilakukan Mitigasi dan melakukan simulasi sangat bisa mencegah adanya korban jiwa. Karena, sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah saja untuk bisa membantu masyarakat dalam pencegahan, antisipasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan bencana.
"Pemerintah daerah juga gencar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana, dan pelatihan relawan. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga aktif terlibat dalam pencegahan,"tutupnya. (mam-ran)
Sumber:

