Satgas PKH Tutup 55 Tambang Emas Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp304 Miliar

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan PETI di kawasan konservasi TNGHS telah terjadi secara massif dan mengancam terhadap kelestarian kawasan konservasi yang merupakan salah satu hulu Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. TNGHS mempunyai fungsi yang strategis sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, mencegah banyir dan longsor. Operasi ini juga rangkaian kesiapsiagaan kita menghadapi musim penghujan yang dapat mengakibatkan longsor dan banjir. ”Upaya penyelamatan TNGHS, Kemenhut telah melakukan berbagai upaya dalam perbaikan tata kelola kawasan konservasi dan usaha-usaha perlindungan hutan. Namun upaya tersebut belum optimal maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara terukur, agar membuat epek jera,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, penegakkan aktivitas tambang ilegal di TNGHS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya terus berkoordinasi agar aktivitas tersebut dapat dihentikan karena akan merugikan negara dan masyarakat.”Alhamdulillah dari pihak lain sudah melakukan upaya yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan Provinsi Banten,” katanya.

Menurut Sekda, terdapat beberapa daerah yang menjadi tempat penambangan emas ilegal. Maka pihaknya meminta agar penambangan ini segera ditutup.”Ya seperti di Citorek, dan beberapa kecamatan yang jadi tempat penambangan emas liar, itu kita sudah koordinasi,” ungkapnya.

Deden mengaku, Pemprov Banten terus berkomitmen untuk menindak aktivitas penambangan ilegal di Provinsi Banten, termasuk tambang ilegal lainnya, seperti yang ada di wilayah Kabupaten Serang yakni Bojonegoro dan Puloampel.”Itu sudah berjalan sebetulnya, kan sudah ada yang ditutup juga,” paparnya.(fad-mam)

Sumber: