21,03 Ha Lahan Bendungan Karian Masih Sengketa

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Progres pembebasan lahan Bendungan Karian yang berlokasi di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, saat ini sudah mencapai 99,06 persen dari total 2.226,44 hektare (Ha).  Artinya, masih tersisa  yang belum dibebaskan 0,94 persen atau 21,03 Ha karena sengketa.

PPK Pengadaan Tanah II pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung  Cidurian (BBWS C3) Revita Kartikasari mengatakan, total keseluruhan lahan untuk pembangunan Waduk Karian tersebut meliputi 11 desa di empat kecamatan, kini progresnya untuk pengadaan lahan telah mencapai 99,06 persen.

Sisa bidang tanah yang belum dibebaskan, sebagian besar disebabkan oleh belum terselesaikannya status kepemilikan, baik karena masih dalam proses sengketa maupun karena belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Terkait pemberitaan mengenai proses pembebasan lahan PSN

Bendungan Karian, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan lahan hingga kini masih berjalan dan dilaksanakan undang-undang yang berlaku," katanya, kepada wartawan saat konferensi pers, di kantor BBWS C3 di Kota Serang, Jumat (7/11).

Revita mengatakan, untuk bidang tanah yang masih dalam sengketa atau belum jelas status kepemilikannya atau no name, pihaknya sudah menempuh mekanisme konsinyasi atau penitipan ganti rugi di pengadilan, maupun pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN).

"Hal ini dilakukan, guna memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan proses berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan dalam proses pembangunan Waduk Karian, yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) pihaknya mengedepankan dampak positif, dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Namun, terdapat kendala pada pembebasan lahan, yang kini sedang berproses di pengadilan.

“Kita patuhi dan ikuti prosesnya hasil putusan pengadilan," katanya.

Ia juga menyampaikan, jika proses pengadaan lahan pada Waduk Karian telah dilaksanakan sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip keadilan. Dirinya menegaskan, telah melakukan inventarisir dan identifikasi terhadap lahan di lokasi tersebut, yang hasilnya non name atau tidak memiliki subjek kepemilikan atas lahan tersebut, dan juga telah melakukan pengumuman ke masyarakat sekitar, media sosial, dan pemerintah setempat.

"Sehingga, berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa apabila terdapat bidang tanah yang tidak terdaftar atau bersertifikat, tidak juga terdapat bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah, yang diketahui dari kelurahan setempat. Kemudian, tidak ada penguasaan dan tidak diperoleh informasi dari lingkungan atau masyarakat sekitar, hal tersebut mengindikasikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara tanpa penguasaan," ujarnya.

Kata Dedi, ada masyarakat yang mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut dan mengajukan gugatan ke pengadilan, namun pihaknya tidak mempermasalahkannya dan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagian lahan ini, tanahnya yang sengketa atau over lap antara tanah garapan dengan tanah sertifikat, penyelesaiannya berdasarkan aturan yang berlaku yaitu dengan konsinyasi, menitipkan ganti rugi di pengadilan negeri setempat.

"Kita mengedepankan proses hukum, maka kita terlebih dahulu menunggu hasil putusan pengadilan, dalam upaya pemberian ganti rugi lahan yang belum dibebaskan. Namun, jika nanti kedepannya ada yang masih menjadi permasalahan, kami siap berdiskusi dengan masyarakat terdampak," ucapnya. (agm)

Sumber: