Serapan Anggaran 2025

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Selain realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah (Pemda) juga dituntut untuk dapat menyerap anggaran secara maksimal. Kurangnya penyerapan anggaran berarti proyek-proyek infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan layanan publik lainnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, menghambat kemajuan daerah. 

Di Kabupaten Tangerang, per November sudah tembus diangka 80 persen. Hal ini disebutkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhamad Hidayat saat diwawancarai Tangerang Ekspres. Kata dia, hingga penutupan bulan November, serapan Belanja Daerah tercatat telah mencapai 80 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp9,5 triliun.

Ia menjelaskan, capaian serapan anggaran menunjukkan progres yang baik meskipun masih ada beberapa jenis belanja yang memerlukan percepatan realisasi.”Secara total realisasi belanja sudah berada di angka 80 persen. Namun untuk beberapa kategori belanja masih perlu didorong lagi agar lebih maksimal menjelang akhir tahun anggaran,” katanya, Minggu, (30/11).

Lanjutnya, belanja bantuan sosial baru terserap 61 persen, sedangkan belanja modal berada pada posisi 70 persen. Ia mengatakan,  jenis belanja menjadi fokus percepatan agar penyerapannya dapat mengejar target pada penutupan tahun anggaran.

Hidayat memaparkan, berdasarkan kinerja perangkat daerah, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih berada pada tingkat realisasi di bawah 70 persen. Beberapa di antaranya adalah RSUD Pakuhaji, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Bagian Kesra, serta beberapa bagian lain di Sekretariat Daerah.”Saat ini seluruh pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan kami optimistis seluruh anggaran dapat terserap secara optimal sebelum tahun anggaran 2025 berakhir,” jelasnya

Sementara, serapan anggaran belanja pemerintah Kota Tangerang baru mencapai 65 persen hingga akhir Oktober 2025 lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo saat dihubungi, Minggu (30/11).

Namun demikian, Pemkot Tangerang menjamin serapan anggaran belanja hingga akhir tahun mencapai 93 persen. ”Waktu membahas bersama TAPD mereka pede sampai akhir tahun bisa 93 persen,” ungkap Arief. Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan monitoring secara berkala terkait progres capaian serapan anggaran tahun ini. 

Terpisah, di Kabupaten Lebak menempati posisi pertama dalam realisasi belanja APBD se-Indonesia. Namun bukan yang terbesar, tapi tercepat dan paling efektif dalam menyalurkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi daerah.

Berdasarkan data bulan Oktober 2025, Kabupaten Lebak mencatatkan realisasi belanja APBD sebesar 71,65%, dengan realisasi pendapatan mencapai 79,40%. Angka ini menjadikan Lebak tertinggi di antara 416 kabupaten di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, menjelaskan, bahwa capaian tersebut tidak lepas dari arahan langsung Bupati Lebak di awal masa kepemimpinannya.

 “Berkat arahan Bupati kepada seluruh OPD untuk segera melaksanakan pekerjaan yang sudah dianggarkan, ekonomi daerah bergerak cepat,” ujar Halson Nainggolan saat dihubungi, Minggu (30/11). 

Menurut Halson, capaian ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan terarah mampu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.“Ada daerah lain dengan pendapatan yang tinggi, bahkan lebih dari 100%, tapi realisasi belanjanya rendah. Artinya, bukan besarnya anggaran yang penting, melainkan bagaimana anggaran itu benar-benar dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.

Capaian ini juga menjadi yang kedua kalinya bagi Kabupaten Lebak, setelah pada bulan Agustus 2025 lalu juga tercatat sebagai daerah dengan realisasi belanja tertinggi di Indonesia.“Ke depan, kami akan terus menjaga ritme ini agar pembangunan di Lebak berjalan optimal dan ekonomi masyarakat semakin tumbuh,” papar Halson.(sep-zis-fad)

Sumber: