“Kami Memutuskan Hentikan Reklamasi”

JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak lagi bicara soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, megaproyek tersebut sudah dihentikan. Bagi Sandi, yang perlu dipikirkan saat ini adalah pemanfaatan pulau-pulau yang sudah terlanjut dibangun. "Kami sudah memutuskan untuk menghentikan reklamasi, yang jadi menarik mau diapakan yang sudah terbangun," kata Sandiaga, usai diskusi bertajuk Untung Rugi Reklamasi, di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/10). Pemanfaatan lahan proyek reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, kata dia, harus diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dilihat kajian mengenai berapa banyak lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya untuk masyarakat. "Pemikiran dan pemanfaatan dan untuk siapa lapangan kerja tersebut. Pendidikan seperti apa untuk Jakarta Utara," ujarnya. Dikatakan Sandiaga, seluruh proses tak hanya analisa dampak lingkungan, seluruh proses reklamasi harus dilakukan dengan transparan dan terbuka. Namun, tambah Sandiaga, pihaknya belum menerima perkembangan terkini terkait megaproyek tersebut. Pertemuan yang digelar dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu juga belum membahas mengenai hal itu. "Belum ada update di dua pertemuan maupun pertemuan presiden maupun wakil presiden. Isu reklamasi ini belum diangkat sama sekali," pungkasnya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa berjalan sebelum ada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan pengembang. "Masa iya warga Kampung Akuarium digusur, warga Bukit Duri digusur, lalu ada bangunan yang nyata-nyata tidak punya IMB di pulau reklamasi tidak digusur. Ini kan soal penegakan hukum dan kesetaraan di mata hukum," ujar Andre di Jakarta, Minggu (29/10). Karena itu Andre meminta pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak perlu takut terhadap komprador pengembang. Karena rakyat ada di belakang Anies-Sandi. "Seandainya pengembang minta ganti rugi karena reklamasi dihentikan, Anies-Sandi bisa membuka posko sumbangan koin," ucapnya. Andre optimistis rakyat Indonesia akan bergerak memberikan uang koin untuk pengembang, jika memaksakan tetap meminta ganti rugi atas sikap tegas Anies-Sandi yang tidak memberikan izin sebelum proses hukum dijalankan dengan baik. "Catat ya, reklamasi kewenangan gubernur bukan kewenangan dari pengembang," katanya. Dalam kesempatan kali ini Andre kembali menegaskan komitmen Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto, yaitu menolak reklamasi Teluk Jakarta. "Rakyat Jakarta juga sudah melaksanakan referendum melalui Pilkada DKI yang dimenangkan Anies-Sandi yang notabene menolak reklamasi," pungkas Andre.(jpnn)