TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pembangunan frontage road Unyur. proyek yang sejak 2023 telah memiliki izin itu belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan kendala teknis.
Kepastian ini disampaikan langsung Gubernur Banten, Andra Soni saat meninjau lokasi pembangunan bersama Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pejabat teknis dari Pemkot maupun Pemprov, Rabu (19/11).
Gubernur Andra Soni menjelaskan bahwa proyek frontage road Unyur merupakan salah satu program lama yang tertunda dan sangat membutuhkan penanganan segera mengingat tingkat kemacetan di kawasan Unyur–Trondol semakin tinggi.
“Proyek ini sudah lama direncanakan, hanya belum bisa dieksekusi karena beberapa faktor, salah satunya kondisi fiskal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan anggaran menjadi bentuk komitmen Pemprov Banten untuk mempercepat penanganan titik kemacetan di Kota Serang. “Dukungan provinsi terutama dalam bentuk anggaran. Anggaran ini diarahkan untuk melanjutkan jalur penanganan yang sedang berjalan, termasuk frontage Unyur,” tegasnya.
Wali Kota Budi mengaku sangat terbantu dengan dukungan Gubernur. Ia menjelaskan bahwa Pemkot Serang sebelumnya sempat mendapat surat teguran dari Kementerian Perhubungan karena izin pembangunan frontage telah diberikan sejak 2023 dengan masa berlaku tiga tahun, namun hingga 2025 belum ada kemajuan fisik.
“Alhamdulillah kami di Pemkot Serang sangat terbantu. Frontage road ini sangat penting. Tanpa frontage, potensi kemacetan akan luar biasa. Ini juga menjadi syarat sebelum flyover dibangun,” katanya.
Ia memaparkan bahwa Kemenhub melalui Direktorat Prasarana Kereta Api bahkan telah mempertanyakan alasan keterlambatan pembangunan tersebut. “Ini MOU-nya dibuat 2023, dan izinnya berlaku tiga tahun. Karena tidak pernah dibangun, tegurannya dialamatkan kepada saya sebagai Wali Kota,” ujarnya.
Budi menyampaikan bahwa dirinya kemudian melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Andra untuk meminta dukungan anggaran. Menurutnya, setelah melihat langsung kondisi kemacetan di Unyur dan Trondol, Gubernur sepakat untuk memberikan bantuan. “Pak Gubernur turun langsung dan melihat bagaimana kondisi Kota Serang. Beliau memahami urgensinya, dan alhamdulillah proyek ini akhirnya bisa difasilitasi,” kata Budi.
Terkait anggaran, ia mengakui bahwa rencana awal proyek mencapai Rp33 miliar, namun dilakukan efisiensi untuk menyesuaikan dengan ketersediaan dana. “Betul, anggarannya disiapkan Rp25 miliar, sedangkan perencanaannya Rp33 miliar. Ada beberapa komponen seperti taman yang dihilangkan agar sesuai dengan anggaran provinsi. Dan itu saja sudah sangat luar biasa,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyebut bahwa proyek frontage tersebut sejalan dengan program provinsi untuk membantu penataan kota/kabupaten, termasuk penanganan kemacetan di Kota Serang.
“Banyak program Pak Gubernur yang di-support untuk kabupaten/kota. Untuk Kota Serang, salah satunya adalah pembangunan frontage atau flyover di Unyur. Izin penyeberangan jalan dari PT KAI berlaku sampai 2026, sehingga pembangunan harus segera dimulai,” katanya.
Menurutnya, Pemprov menargetkan tender Desember, lalu pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Januari atau Februari 2026. “Kita percepat. Desember tender, dan Januari–Februari sudah mulai pengerjaan. Harapannya sesuai arahan Kemenhub, akhir Desember tahun depan sudah bisa beroperasi,” katanya.
Arlan juga menjelaskan detail teknis pembangunan. Frontage dan flyover dirancang sepanjang 280 meter, terdiri dari jembatan sekitar 80 meter dan off-road kanan-kiri masing-masing 100 meter. Lebar konstruksi mengacu pada ROW (right of way) yang tersedia.
“ROW tersedia 10 meter, desain lebar 9 meter. Jadi aman. Pembebasan tanah tidak ada, semuanya sudah clear,” ujarnya.