TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Atlet bola tangan atau handball asal Kabupaten Lebak baik putri dan putra berhasil meraih prestasi yang membanggakan dalam kejuaraan daerah (Kejurda) tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di Cinangka Anyer, Kabupaten Serang, 25-27 Juli 2025.
Namun sayang, dibalik prestasi yang diraih yang tentu mengharumkan nama daerah, ada cerita yang menyedihkan yang dirasakan para atlet dan official handball.
Pasalnya, selama 3 hari pelaksanaan Kejurda mereka terpaksa tidur di tenda, karena mereka tak punya cukup dana untuk bisa tidur di penginapan seperti halnya kontingen dari daerah lain.
Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kabupaten Lebak Wandy Assayid mebenarkan hal itu, dan rencana ikut serta dalam ajang Kejurda sudah disampaikan pihaknya ke Pemkab Lebak melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Karena kalau kami tidak menyampaikan nanti salah. Syukur-syukur harapan kami dari pemerintah daerah ada support untuk kebutuhan di sana, tapi ya sudah, tidak ada. Akhirnya saya coba minta bantuan ke teman-teman, alhamdulillah ada beberapa teman yang bantu-bantu,” kata Wandy kepada wartawan, Kamis (31/7).
Menurutnya, jika dihitung dana yang dibutuhkan untuk biaya penginapan, transport, makan dan lain-lain berkisar Rp6-7 juta rupiah. Sayangnya uang yang berhasil dikumpulkan dari iuran dan sumbangan tak mencapai.
“Yang kita kumpulkan tidak cukup dan jauh dari target. Tapi bangganya saya, semangat teman-teman tidak pudar, mereka tetap berangkat yang penting ada untuk jalan,” tuturnya.
Yang patut dibanggakan, kata Wandi, meski dengan dana dan kondisi seadanya, atlet berhasil membawa nama harum Kabupaten Lebak dengan menyabet gelar juara.
“Tim putra juara 3 dan putri juara 1 lalu pemain terbaik dan top score juga dari kita. Dari sini, kami punya harapan besar kepada pemda bahwa semangat bagus ini adalah modal awal,” ujarnya.
Nevi Pahlevi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dispora Lebak membantah jika dianggap tak memberikan perhatian kepada atlet yang berlaga.
“Ini harus dijelaskan ya, bahwa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah hanya event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh misalnya Dispora bertanggung jawab pada ajang Popda, kemudian KONI bertanggung jawab untuk Porprov,” terang Nevi.
Menurut Nevi, karena Kejurda di luar pemerintah, maka segala kebutuhan atlet yang bertanding menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus cabang (Pengcab).
“Tapi kalau misalnya nanti ada atlet Popda terlantar Kadispora tanggung jawab, atau atlet Porprov terlantar maka KONI yang tanggung jawab. Nah kalau Kejurda itu kan event yang dimiliki asosiasinya masing-masing maka itu jadi tanggung jawab mereka,” tutur dia.(fad)