Membatasi belanja hononarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium.
Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan tidak berdasarkan pemerataan perangkat daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
"Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik uang, barang dan jasa kepada lembaga. Melakukan penyusaikan belanja APBD tahu anggaran 2025 yang bersumber dari transfer kedaerah," ungkapapnya.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut mengungkapkan, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran mencapai 40 persen atau Rp200 miliar. Salah satunya adalah memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremonial.
Namun, angka tersebut masih bersifat perkiraan dan belum mencakup total keseluruhan anggaran yang akan diefisienkan. "Hasil efisiensi ini rencananya akan dialokasikan untuk membiayai program-program yang sudah berjalan atau dialihkan ke pos belanja tidak terduga," ungkapnya. (*)