PAD Tangsel Pikat Dewan OKU

SETU-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel berhasil memikat perhatian Dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Untuk memenuhi rasa penasarannya, para legislator OKU pun, mendatangi Dewan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, Kamis (24/8).Rombongan Dewan OKU ini, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Ferlan Yuliansyah. Ia datang bersama 10 orang dari anggota dari Komisi 3 DPRD OKU dan staf Sekretariat Dewan OKU. Kepada Tangerang Ekspres, Ferlan mengatakan, PAD Kota Tangsel sungguh menggiurkan. Karena, di usianya yang relatif muda sudah bisa mengumpulkan dana ratusan miliar rupiah. “Terus terang, kita datang karena terpikat degan PAD Kota Tangsel. Kita ingin belajar dari orang Tangsel bagaimana bisa mengelolaa PAD bisa sebesar itu,” paparnya, kemarin. Menurutnya, meski baru, Kota Tangsel sudah terkenal ke Kabupaten OKU. Bagaimana pengelolaan pendapatan daerah di Tangsel, dinilai efektif dalam menggenjot pundi-pundi rupiah untuk pembangunan Tangsel. “Kami lihat, sistem mereka (Tangsel, red) sudah cukup baik. Ini akan kami pelajari untuk diterapkan di OKU,” paparnya. Selain datang ke Dewan, Ferlan bersama jajarannya akna juga mengunjungi Bapenda Kota Tangsel. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih teknis pengelolaan pendapatan daerah di Tangsel. “Kita rencananya akan merevisi perda tentang pendapatan daerah. Supaya maksimal seperti di Kota Tangsel,” jelasnya. Diketahui, PAD Kota Tangsel saat ini menembus angka Rp 1 triliun lebih. PAD itu, bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dari dua sektor itu, sumbangan paling besar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kunjungan Dewan OKU kemarin, diterima Ketua Komisi 3 Kota Tangsel Amar dan perwakilan Setwan. Amar menjelaskan, pihaknya menerangkan bahwa PAD Kota Tangsel bisa besar karena terjadi sinergi dengan berbagai lembaga. Bapenda, menjalin sinergi dengan Dewan, dan lembaga lain. “Salah satunya kita sudah revisi perda. Sekarang sistemnya sudah jalan. Lalu, kita koordinasi dan disepakati agar harus pendataan wajib pajak PBB,” terangnya. Soal PBB juga, kata Amar, Bapenda sudah menjalin kerja sama dengan Bank bjb sebagai bank daerah. Kerja sama di sini, dalam bentuk penambahan fasilitas dan sarana guna menunjang maksimalnya pendapatan dari sektor PBB. Seperti, menyediakan loket di beberapa kelurahan dan membuat mobil keliling pelayanan. “Pajak sudah sistem online, untuk mengurangi potensi kebocoran. Lalu warga yang akan membayar PBB juga bisa bayar di ATM dan Mobil keliling PBB yang kita kerjasamakan dengan Bank bjb,” papar Amar. (esa)