Pemprov Banten Mulai Fokus Kendalikan Komoditas Penyebab Inflasi

TANGERANGEKSPRES.ID - Pemprov Banten mulai fokus kendalikan beberapa komoditas yang menjadi penyebab di inflasi di Banten. Komoditas penyebab inflasi itu adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

 

Hal itu diungkapkan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (15/1/2024).

 

Al Muktabar mengatakan, beberapa komoditas berpengaruh terhadap kenaikan inflasi baik di nasional maupun daerah. Maka dari itu perlu upaya lebih untuk melakukan pengendalian secara masif, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

 

"Posisinya sekarang masih ada selisih beberapa persen, jauh lebih turun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya," katanya kepad awak media.

 

Beberapa upaya, seperti pengendalian harga beras dirinya sudah melakukan pemantauan di beberapa titik seperti di Kecamatan Tanara yang sudah mulai melakukan percepatan gerakan masa tanam padi.

 

"Untuk bibit dan pupuknya juga sudah kita ajukan ke pusat," katanya.

 

Hal yang sama juga dilakukan pada komoditi bawang merah. Meskipun di beberapa lokasi seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang sudah memasuki masa panen bawang merah, tapi masih dibutuhkan tambahan stok untuk memenuhi kebutuhan.

 

"Kita sudah melakukan kerja sama dengan daerah champion untuk tambahan stok bawang merah seperti dengan Brebes dan Wonosobo," ucapnya.

 

Sedangkan untuk bawang putih, diakui Al Muktabar masih mengandalkan dari stok impor yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait.

 

Dikatakan Al, kondisi inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali. Secara month-to-month (m-t-m) Kota Serang yang sebelumnya menjadi sorotan karena cukup tinggi, saat ini sudah menurun di kisaran angka 2,11 persen.

 

"Tinggal Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Kota Tangerang ada kenaikan karena faktor harga avtur pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang notabenenya itu merupakan kewenangan pusat," paparnya. (*)