Bankeu Provinsi Rp 60 M, Baru Dicairkan Rp 5,2 Milyar Untuk Penanganan Covid

TIGARAKSA –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah mentransfer bantuan keuangan (Bankeu) untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 60 Milyar. Dana tersebut masuk dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 dan kebencanaan. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Nanik Hadiningsih mengatakan, sudah ada realisasi Bankeu Provinsi. Yakni untuk bantuan modal usaha dalam rencana pemulihan dampak ekonomi. Bantuan usaha diserahkan kepada warga yang telah melalui proses validasi dan verifikasi data oleh tim peninjau dari badan perencana pembangunan daerah (Bappeda). Sebelumnya, calon penerima bantuan usaha diminta mendaftar secara online. Besaran yang diterima berkisara Rp 5 juta hingga Rp10 juta dengan kuota 3.000 orang. “Bankeu Banten untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp 60 miliar di tahun ini. Realisasinya sebesar Rp. 5,266 miliar. Dana untuk bantuan modal usaha. Kucurannya melalui dinas koperasi yang merupakan bagian dalam pemulihan dampak ekonomi,” katanya kepada Tangerang Ekspres saat dihubungi, Rabu (14/10). Perlu diketahui, anggaran Bankeu dari Pemprov pada tahun ini masuk dalam mata anggaran belanja tidak terduga (BTT). Mata anggaran ini dibawah kuasa badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai dana yang digunakan untuk mengatasi kebencanaan. Nanik menjelaskan, Bankeu Pemprov sudah dirincikan peruntukkannya walaupun masuk dalam mata anggaran BTT. Menurutnya, secara keseluruhan dana digunakan untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan pandemi Corona di Kabupaten Tangerang. Ada tiga aspek yang disentuh dengan Bankeu Provinsi untuk penanganan Covid-19. Yakni, sisi kesehatan, penanganan dampak sosial dan pemulihan ekonomi. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan dampak pandemi. Ia menuturkan, secara umum tidak ada kendala berarti terutama dalam penyerapan anggaran. Hanya saja ada beberapa prosedur pencairan. Sebab, Bankeu masuk dalam mata anggaran BTT. “Rincinya, penanganan kesehatan berkisar Rp 15 miliar. Kemudian, jaring pengaman sosial mencapai Rp 34,980 miliar. Lalu, pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp 10,02 miliar. Namun, mekanisme pencairannya harus sesuai mekanisme penggunaan BTT,” jelasnya. (sep/din)