97 Pabrik Lakukan PHK

BALARAJA-Ekonomi terpukul akibat pandemi Covid di Kabupaten Tangerang. Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) hingga Agustus, ada 97 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah tersebut meningkat drastis sejak April, yang mencapai 13 perusahaan. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Idustrial Disnaker Kabupaten Tangerang, Hendra mengatakan, bahan baku dan pasar menjadi penyebab perusahaan tumbang. Ia menerangkan, gelombang PHK dimulai Maret. “Banyak perusahaan yang bertumbangan. Mulai dari pemecatan, sebagian dirumahkan hingga berhenti beroperasi. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya sumber bahan baku dan tidak bisa melakukan ekspor produk,” katanya kepada Tangerang Ekspres, Jumat (4/9). Hendra menerangkan, pemecatan karyawan sudah mencapai ribuan yang tercatat dari hasil laporan perusahaan dan asosiasi serikat pekerja. Ia mengungkapkan, ada juga perusahaan yang tidak melaporkan pemecatan karyawan. “Ada 97 yang melakukan PHK, maupun yang dirumahkan. Jumlahnya ada 24.441 orang di PHK. Dirumahkan ada 9.406 orang. Ini yang dirumahkan belum saya konfirmasi kembali, apa sudah dikerjakan kembali. Atau memang sudah kena PHK,” katanya. Lanjutnya, data PHK karyawan juga didapat dari hasil penyisiran kepada perusahaan yang melakukan efektivitas buruh. “Jumlahnya paling satu atau dua karyawan yang dipecat. Kita sisir itu atas laporan dari warga. Jumlahnya 109 perusahaan. Itu di luar dari 97 perusahaan tadi,” lanjutnya. Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, jumlah PHK karyawan yang tidak tercatat mencapai ribuan. Hal tersebut terjadi lantaran penyisiran data yang dilakukan dinilai belum maksimal. “Jumlah karyawan yang di-PHK namun tidak tercatat mencapai 22 ribu orang. Ini dari puluhan perusahaan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi disnaker untuk melakukan penyisiran. Sebab, kewajiban melaporkan ada di perusahaan masing-masing. Jangan sampai tidak real sebaran peta PHK karyawan. Hal ini tentu berdampak pada kebijakan pemulihan ekonomi,” katanya yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang. (sep)