TIGARAKSA – Pembahasan dokumen kebijakan umum anggaran penetapan platform anggaran sementara (KUA PPAS) ditargetkan rampung awal bulan ini. Hal tersebut telah menjadi kesepekatan bersama antara badan musyawarah dewan (Bamus) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, secara umum dokumen kua ppas sudah proporsional dan lengkap. Hal tersebut, katanya, terlihat dari porsi pengeluaran anggaran dan pendapatan daerah.
“Pembahasan kua ppas dimulai pertengahan Agustus dan dijadwalkan rampung awal September. Kita patut apresiasi kebijakan anggaran dari pemerintah. Karena secara umum sudah dapat dikatakan baik dan hanya sedikit saja yang perlu dievaluasi,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (31/8) melalui sambungan telpon.
Perlu diketahui, dokumen kua ppas menjabarkan inti sari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kholid menuturkan, tidak memerlukan waktu lama untuk mengevaluasi perencanaan di dalam kua ppas.
“Penetapannya sesuai dengan jadwal. Dimana setelah ketuk palu (disahkan) anggaran perubahan tahun ini dapat dilaksanakan. Setelahnya kami dari legislatif bersama eksekutif akan mulai membahas anggaran murni 2021. Itu sudah menjadi siklus di pemerintahan,” ujarnya.
Informasi yang dikumpulkan Tangerang Ekspres, Pemkab Tangerang merencanakan adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2020 sekira Rp 400 miliar. Nilai tersebut diperuntukan menambal mata anggaran yang terkena rasionalisasi.
Mulai dari proyek yang telah dikerjakan namun belum dibayar. Termasuk kegiatan yang telah penandatangan kontrak kerja namun belum terlaksana. Kebijakan tersebut diambil pemkab sebagai bentuk manajeman arus kas daerah di tengah pandemi Covid-19.
“Perencanaan anggaran pada kua ppas diharapkan dapat menggerekan roda ekonomi dearah. Kita tahu bahwa dampak dari corona tidak hanya kesehatan. Tetapi juga menghantam ekonomi. Hal ini yang kita dorong dimana dengan penetapan kua ppas sesuai jadwal. Diharapkan ikut menggerakan ekonomi,” jelas politisi PDIP ini.
“Kita juga berharap kedepan pemkab mulai menstimulus digitalisasi ekonomi. Kedepan, generasi milenial akan memainkan peran besar dalam ekonomi. Sehingga dengan mendorong digitalisasi ekonomi diharapkan kita bisa meraih manfaat dari bonus demografi,” lanjutnya. (sep/din)