Bodetabek Sudah Ajukan PSBB, Wapres Setuju Jabodetabek Jadi Satu Klaster Tangani Corona

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyebut wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta mengajukan permintaan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wilayah tersebut, yakni Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. “Kemudian yang katanya sudah mengajukan tapi saya belum lihat itu adalah Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang Kota, sama Tengerang Selatan. Itu yang mereka mengatakan sudah mengajukan tapi saya belum lihat suratnya,” jelas Yurianto, Rabu (8/4). Setelah surat resmi pengajuan PSBB diserahkan, tim yang melibatkan beberapa kementerian akan melakukan kajian. Mereka akan menilai perlu atau tidaknya penetapan PSBB berdasarkan kasus, terjadinya transmisi lokal, dll. “Ya kalau kita menilainya kita cuma butuh sehari aja. Katakan datanya kan sudah ada semua,” kata dia. Setelah melakukan pengkajian, tim penilai juga akan menanyakan kepada masing-masing daerah terkait rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan. “Ya setelah kita nilai kan kita tanya. Kan ini yang menilai bukan hanya Kemenkes, gabungan kementerian yang lain kan yang nanti juga akan memberikan rekomendasi. Ini kan bukan hanya masalah kesehatan, ini kompleks masalahnya, macam-macam,” tambah Yurianto. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin setuju dengan usulan Jabodetabek dijadikan satu klaster dalam penanganan Covid-19. Usulan itu disampaikan tiga gubernur, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, saat rapat dengan Wapres Ma'ruf, kemarin. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan, ketiga gubernur itu sepakat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek tidak dibagi berdasarkan kewilayahan administrasi kepemerintahan. Pasalnya, jika dipisahkan sesuai administrasi kepemerintahan, penanganannya tidak akan efektif. "Pada dasarnya masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Gubernur itu sebenarnya memang wapres sepakat saja, cuma kan akhirnya keputusannya ada di presiden ya," ujar Masduki kepada wartawan, Rabu (8/4). Masduki mengatakan, rapat Wapres Ma'ruf yang diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Kemendagri itu sebatas memberi masukan kepada pemerintah. Sementara itu, keputusannya, menurut Masduki, berada di tangan Presiden Joko Widodo. "Kan wapres hanya membantu saja supaya semuanya lancar, semuanya teratasi dengan cepat kira-kira seperti itu," ujar Masduki. Masduki mengungkapkan, alasan lain urgensi Jabodetabek lebih efektif jika dijadikan satu klaster. Pasalnya, pergerakan penyebaran Covid-19 berada di wilayah Jabodetabek. "Karena yang efektif kan sebenarnya itu DKI dan sekitarnya Jabodetabek. Nah, orang-orang DKI dan sekitarnya itu lalu-lalang pergi pulang dari Jakarta ke daerah, dan itu dari daerah ke Jakarta, dan begitu pula sebaliknya," ujar Masduki. Masduki mengatakan, selanjutnya masukan itu akan diteruskan Wapres Ma'ruf dan BNPB saat rapat bersama dengan Presiden Jokowi. "(Pak Wapres memastikan) bagaimana supaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bertanggung jawab pada Jabodetabek itu bisa segera mengatasi ini dengan cepat, baik, efisien karena Jabodetabek kan episentrumnya," ujarnya. Sebelumnya, usulan menjadikan Jabodetabek satu klaster juga terungkap saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap atensi pemerintah pusat dalam memfasilitasi komunikasi teknis penanganan penyebaran virus Covid-19 di Jabodetabek. Pasalnya, menurut Ridwan, wilayah Jabodetabek terbagi dari tiga administrasi pemerintahan, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ridwan mengungkap, 70 persen pergerakan Covid-19 juga berputar di Jabodetabek. "Sehingg memang salah satu yang harus Bapak Wapres berikan atensi adalah tiga provinsi ini belum banyak ada komunikasi-komunikasi secara teknik, perlu difasilitasi," ujar Ridwan saat laporan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui konferensi video, Jumat (3/4). Ridwan mengaku tidak berinisiatif terlalu jauh karena Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten juga kini tengah konsentrasi dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Sementara itu, koordinasi penanganan wilayah Jabodetabek mendesak sebab 70 persen penyebaran berada di wilayah tersebut. "Karena kalau Jabodetabek ini kompak, serempak, baik kebijakan, kemudian distribusi alat, sehingga minimal 70 persen penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan dalam satu frekuensi," ujar RK, sapaan akrabnya.(rep)