Libur Lebaran Mau Digeser, Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Skenario Mudik Komprehensif

JAKARTA -- Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk menunda kepulangan ke kampung halaman, terutama warga yang berasal dari zona merah penyebaran Covid-19. Imbauan penundaan mudik ini diprediksi terus berlangsung hingga Lebaran pada Mei mendatang. Demi mencegah gelombang mudik pada Hari Raya Idul Fitri nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan penggantian hari libur nasional. Artinya, hari libur resmi yang sebelumnya ditetapkan pada 24-25 Mei serta cuti bersama pada 22, 26, dan 27 Mei bisa saja digeser ke tanggal lain setelahnya, seraya menunggu redanya pandemi Covid-19. "Untuk menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan dan memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Kamis (2/4). Tak hanya itu, pemerintah juga berencana menggratiskan sejumlah tempat wisata yang dimiliki daerah pada hari libur pengganti nanti. Skenaro ini, menurut Jokowi, diharapkan mampu menenangkan masyarakat dan mencegah arus mudik terjadi. Pengurangan pergerakan manusia antarwilayah memang diyakini mampu mencegah penularan infeksi virus corona. Presiden pun meminta masukan dari seluruh pemimpin daerah mengenai langkah antisipasi untuk mengurangi pergerakan orang di daerah. Jokowi mempersilakan jajarannya memberikan rancangan skenario terkait pencegahan arus mudik secara menyeluruh. "Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif, jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh, baik dari hulu di tengah dan di hilir," katanya. Presiden Jjuga meminta jajaran pemerintah mempersiapkan skenario penanganan arus mudik secara komprehensif pada masa pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Jokowi meminta intervensi untuk mudik dari hulu hingga hilir. "Mengenai arus mudik, saya minta dipersiapkan skenario-skenario komprehensif, jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh, baik dari hulu, di tengah, dan di hilir," katanya dalam rapat mengenai antisipasi mudik lewat konferensi video dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4). Presiden mengatakan bahwa intervensi di hulu berupa pemberian bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi akan membantu masyarakat bertahan selama masa wabah. "Terutama di Ibu Kota. Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk segera dieksekusi di lapangan," katanya. Jokowi menjelaskan bahwa intervensi di tengah meliputi pembatasan pergerakan orang serta penerapan jarak yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Presiden menekankan bahwa kedisiplinan yang kuat akan memberikan dampak besar pada upaya pengendalian penularan Covid-19. "Dan kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat memengaruhi penyebaran Covid-19 ini," katanya. Mengenai intervensi di hilir, Kepala Negara mengemukakan pentingnya pengawasan dan pengendalian di daerah, terutama di tingkat kelurahan dan desa. Presiden mendorong partisipasi komunitas dalam upaya pengendalian penularan virus corona. Pemudik yang pulang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa diperlakukan sebagai orang dalam pemantauan. Mereka bisa melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penularan Covid-19. "Selain itu, kemarin saya sampaikan, dana desa dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial," kata Presiden Jokowi. Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebutkan, kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju penyebaran virus corona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," jelas Fadjroel, Kamis (2/4). Presiden Jokowi, ujar Fadjroel, juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat. Mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.(rep)