2.500 Jemaah Terlanjur Terbang, Belum Diizinkan Masuk Makkah

JAKARTA – Keputusan penghentian sementara perjalanan umrah oleh pemerintah Arab Saudi keluar mendadak. Akibatnya ribuan jemaah yang sudah tiba di bandara, terkatung-katung tanpa kejelasan. Kapan bisa berangkat. Keputusan ini diambil Arab Saudi untuk pencegahan penyebaran virus Corona. Menurut data sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh) Kemenag menyebutkan, sepanjang hari kemarin (27/2) dijadwalkan ada 4.448 jemaah umrah yang bakal terbang ke Saudi. Dari jumlah itu, jemaah yang berhasil terbang mencapai 2.500 orang. Sisanya sebanyak 1.948 orang jemaah gagal terbang. Jemaah yang berhasil terbang, karena menggunakan flight sebelum pukul 12.00 WIB. Pada jam tersebut, penerbangan menuju Jeddah atau Madinah masih diizinkan. Baru kemudian sekitar pukul 12.00 WIB penerbangan menuju Jeddah atau Madinah sudah dihentikan. Jemaah yang tidak jadi terbang tersebar di tiga bandara. Yakni di bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1.540 orang, di Juanda, Surabaya 364 orang, dan di Kertajati, Jawa Barat, sejumlah 44 orang. Sementara itu total jemaah umrah Indonesia yang sedang berada di Saudi mencapai 10.156 orang. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan Duta Besar Indonesia di Riyadh sedang berusaya supaya orang Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Arab Saudi. ’’Karena Indonesia kan tidak terpapar virus (Covid-19, Red). Jadi jemaah kita mestinya aman,’’ kata Ma’ruf. Dia berharap nantinya pemerintah Saudi memberikan kelonggaran untuk membuka akses kembali bagi jemaah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Dia juga menanggapi adanya kabar jemaah Indonesia yang tertahan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ma’ruf mengatakan perwakilan Indonesia di Jeddah sedang melakukan negosiasi. Supaya para jemaah yang sudah mendarat di Jeddah bisa melanjutkan perjalanan umrahnya sampai ke kota Makkah. Ma’ruf mengatakan pada prinsipnya ibadah umrah tidak disetop. Bagi warga atau jemaah Indonesia yang sudah berada di Makkah, tetapi bisa menjalankan ibadah umrah atau ibadah lain di Masjidil Haram seperti biasa. ’’Kalau alasannya itu virus Corona, Indonesia (seharusnya, Red) tidak masuk yang (dilarang, Red) sementara itu. Mestinya (Indonesia, Red) tidak terkena embargo lah,’’ tutur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu. Menlu Retno Marsudi kemarin langsung memanggil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dalam pertemuan tersebut, dia mendapatkan penjelasan bahwa Saudi menghentikan izin untuk melakukan ibadah umrah sementara waktu. Kebijakan itu juga berlaku segera setelah ditetapkan. Dalam hal ini, penghentian penerbangan dimulai pukul 00.8 waktu Saudi atau 12.00 WIB. Yang menjadi soal, kemarin sudah ada ada penerbangan dari Jakarta pukul 11.00. mereka dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB atau 13.00 Waktu Saudi. Karena itu, dalam pertemuan tersebut Menlu mencoba meminta keringanan. ’’Harapannya yang sudah terlanjur landing dapat diperkenankan untuk umrah,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Indonesia tidak mempermasalahkan bila saat tiba harus ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Yang penting jemaah yang terlanjur berangkat sebelum larangan diberlakukan tetap bisa umrah. Retno juga sudah meminta para dubes RI di kawasan timur tengah untuk memantau perjalanan para WNI. Khususnya KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Karena kebijakan itu datang dari Riyadh. Kemungkinan perjalanan terhenti saat transit juga masih ada. Bila itu terjadi, maka akan dikoordinasikan dengan maskapai dan biro travel masing-masing. Disinggung mengenai batas waktu penghentian umrah, Retno menyatakan belum mendapat informasi dari pihak Saudi. ’’Karena semua ini sangat tergantung pada perkembangan Covid-19 seperti apa,’’ lanjutnya. Begitu pula mengenai WNI yang sudah ada di Saudi dan sedang menjalankan umrah. Belum ada informasi apakah mereka masih bisa lanjut atau harus berhenti. Retno menjelaskan, KBRI Riyadh sudah bersurat kepada otoritas Saudi untuk meminta kejelasan. Baik mengenai visa maupun kondisi Indonesia saat ini kaitannya dengan Covid-19. Bagaimanapun, saat ini Indoensia masih dalam kategori green zone dan zero case untuk Covid-19. ’’Jadi alasan bahwa Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini kan sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,’’ tutur Retno. Pertanyaan itu juga dia sampaikan kepada Essam dan akan diteruskan ke Riyadh. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila diperlukan pihaknya akan berusaha menjelaskan kondisi Indonesia kepada otoritas Saudi. Tetapi caranya juga harus halus. Karena bagaimanapun itu adalah keptusan sebuah negara yang harus dihormati. ’’Ngomong-ngomong kan enak, negosiasi, tapi kita nggak memaksakan diri,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Agar tidak pula menjadi preseden buruk yang bisa berdampak lebih jauh pada Indonesia di kemudian hari. Keputusan Arab Saudi menutup pintu masuk wilayah mereka pasca merebaknya virus korona belum lama diketahui pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun menyebutkan, pemerintah tidak bisa banyak berbuat. ”Pemerintah harus ikuti kebijakan negara lain,” ungkap dia kemarin. Menurut Mahfud, kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi berdasar lantaran mereka tidak ingin virus yang menyebar dari Wuhan, Tiongkok itu masuk ke wilayah mereka. ”Di sana belum (ada kasus korona),” terang dia. Tentu ada banyak dampak dari keputusan yang diambil Arab Saudi. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Yang berangkat umrah ke tanah suci sangat banyak. Mahfud termasuk salah seorang yang berniat melaksanakan umrah dalam waktu dekat. Dia mengakui bahwa dirinya sudah terjadwal berangkat umrah dua pekan mendatang. ”Terpaksa nggak jadi karena kebijakan Arab Saudi,” ungkapnya. Walau ikut terdampak, dia memaklumi langkah yang diambil oleh Arab Saudi. ”Ya kita harus taati itu. Karena itu untuk kebaikan,” kata pejabat yang juga pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) tersebut. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, Kemenag meminta travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk sementara tidak memebrangkatkan jemaah umrah ke bandara. Sampai ada kepastian dibukanya kembali izin berkunjung atau terbang ke Arab Saudi. Arfi juga mengatakan PPIU diminta untuk tidak memaksakan keberangaktan bagi jemaah umrah yang saat ini sudah terlanjur berada di bandara. Sebab nanti justru menimbulkan persoalan saat mereka tiba di Jeddah atau Madinah. Sebaiknya PPIU memfasilitasi kepulangan para jemaah ke derah masing-masing. ’’Kami mengimbau supaya calon jemaah umrah dapat tetap tenang,’’ katanya. Para jemaah diminta untuk memahami kondisi yang terjadi saat ini di luar otoritas pemerintah Indonesia. Arfi menuturkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan asosiasi PPIU untuk mencari solusi dampak penghentian sementara penerbangan umrah itu. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam isi surat itu, mereka meminta Presiden untuk ikut mencari solusi atas penghentian perjalanan umrah itu. Sebab bakal berdampak pada mitra perjalanan umram. Mulai dari maskapai, hotel, penyedia katering, layanan handling, dan lainnya. ’’Dalam melindungi hak jemaah umrah Indonesia, Sapuhi berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta,’’ tuturnya. Tujuannya untuk meminta bantuan perpanjangan masa berlaku visa umrah jemaah yang batal berangkat akibat penutupan akses itu. Syam menuturkan sampai kemarin tidak ada jemaah yang sudah mendaftar dan melunasi biaya umrah meminta refund. Dia meminta jemaah untuk tetap tenang sampai menunggu perkembangan resmi dari otoritas Arab Saudi. Syam mengatakan seluruh travel di bawah bendera Sapuhi sudah komitmen untuk mulai menyusun skenario pengaturan jadwal ulang. Meskipun sampai sekarang belum ada kabar kapan keputusan penghentian penerbangan berjalan hingga kapan. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro meminta calon jemaah umrah tidak melakukan pembatalan. Sebaliknya jemaah cukup melakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang disesuaikan.(jpg)