Pemerintah menargetkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi pada 2025 minimal 23 persen. Namun, target itu diyakini sulit terpenuhi karena implementasinya hanya 0,36 persen per tahun.
Karena itu, Ketua Pokja Energi dan Sumber Daya Mineral Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Zulnahar Usman mendesak pemerintah serius mengembangkan pembangkit listrik tenaga torium (PLTT). Apalagi, PLTT pernah dikaji secara serius oleh tiga BUMN. Yakni, PLN, Pertamina, dan Inuki.
”Hasilnya adalah bahwa PLTT memiliki tingkat keselamatan sangat tinggi dan dapat bersaing dengan batu bara sehingga layak dibangun di Indonesia dengan investasi swasta tanpa APBN yang dapat beroperasi sebelum 2023,” ujar Zulnahar.
Sumber daya torium di Indonesia juga sangat banyak dan diprediksi cukup untuk 1.000 tahun. Alasannya, torium adalah mineral ikutan dalam monazite yang banyak terdapat dalam timah. ”Mineral ikutan lainnya adalah logam tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk industri elektronik,” beber Zulnahar.
Pengembangan torium untuk bahan baku listrik juga mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dari segi harga, pemanfaatan torium lebih ekonomis dan efisien. ”Tarif dasar listrik nonsubsidi sekitar Rp 1.467,28 atau setara USD 11 sen. Kalau dengan torium, hanya USD 4 sen,” katanya.
KEIN menilai birokrasi pemerintah masih menganut asas kehati-hatian yang berlebihan. Semua yang berbau nuklir dianggap berbahaya. ”Padahal, unsur kimia torium beda dengan uranium,” tegasnya.
Pengamat energi sekaligus Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyatakan bahwa dibutuhkan keseriusan dan usaha yang ekstra untuk mengembangkan teknologi canggih seperti torium. ”Harus diakui bahwa Indonesia belum menguasai teknologinya. Yang saya tahu, sampai saat ini, Tiongkok mengerahkan sampai 800 ahli nuklir. Demikian juga India, ratusan ahli dan pusat riset terbaiknya sedang mengkaji tentang torium,” terangnya.(agf/c6/noe)