Libatkan Warga Susun Rencana Pembangunan

CIPUTAT-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel mengadakan focus group discussion (FGD) perencanaan pembangunan berbasis masyarakat tingkat kota di Lantai 3A Gedung 3 Balai Kota, Senin (21/10). FGD tersebut diikuti perwakilan dari 54 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tingkat kelurahan. Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan pada Bappeda Kota Tangsel Yahya Sutaemi mengatakan, acara ini dilakukan untuk melibatkan warga dalam proses pembangunan sejak awal. "Kita sudah keliling ke 7 kecamatan untuk mendatangi BKM. Kita ingin potret pembangunan Kota Tangsel ke depan bukan top down, tapi button up," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (21/1). Yahya menambahkan, FGD dilakukan untuk melihat bagaimana sudut pandang masyarakat di bawah. Sehingga, Bappeda tinggal mensinkronkan dengan RPJMD Kota Tangsel. Ia mencontohkan, penanganan kesejahteraan sosial. "Ini lalu akan dimasukkan dalama Musrenbang 2021, kalau yang 2020 sudah diambil tahun lalu. Mudah-mudahan dengan masyarakat dilibatkan maka pembangunan tepat sasaran di Kota Tangsel," tuturnya. Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pembangunan kota yang baik tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat baik sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai kepada evaluasinya. Sehingga hasil pembangunan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. "Selama ini, dalam rangkaian forum Musrenbang, kita cenderung berfokus pada permasalahan fisik infrastruktur. Sementara permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan masih belum cukup mendapatkan perhatian," ujarnya. Pak Ben menambahkan, permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan sering ditemukan baik mulai dari tingkatan individu, komunitas, maupun tingkat kota. Angka kemiskinan kota adalah sebesar 1,68 persen dan merupakan angka terendah secara nasional. Namun, tetap dibutuhkan usaha bersama antar-pemangku kepentingan untuk mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari bawah garis kemiskinan. Permasalahan disparitas atau tingkat kesenjangan masih tinggi, dan masalah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Serta, permasalahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,67 persen sebagai dampak urbanisasi juga merupakan permasalahan kota yang harus tetap diantisipasi agar tidak semakin meningkat. "Untuk itu diperlukan upaya untuk menginventarisasi permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan beserta dengan alternatif solusi yang tepat sasaran," tambahnya. Mantan pegawai Pemkab Tangerang tersebut berharap, melalui FGD yang melibatkan beberapa unsur masyarakat seperti perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, fasilitator Kotaku dan koordinator BKM tingkat kecamatan. FGD ini merupakan lanjutan dari rangkaian FGD yang sudah dilakukan pada 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangsel. Melalui FGD ini diharapkan akan dihasilkan beberapa alternatif solusi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. "Apabila ditemukan permasalahan yang sekiranya perlu untuk diusulkan dalam proses perencanaan pembangunan, bisa menjadi bahan untuk diusulkan dalam proses musrenbang tahun depan," tuturnya. (bud)