Pemekaran Papua akan Dikaji, Presiden Bertemu Tokoh Masyarakat Papua di Istana

JAKARTA--- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah bakal mengkaji pemekaran 2-3 wilayah di Pulau Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan 61 perwakilan masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam acara itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Sementara perwakilan masyarakat Papuan dihadiri oleh lebih dari 60 orang. Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat Papua yang diundang ke Istana, Abisai Rollo, menyatakan harapannya supaya pemerintah melakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Saya iya (setuju pemekaran) tapi mungkin tidak 5 (wilayah adat) dulu. Mungkin kalau nggak 2 ya 3 (wilayah)," kata Jokowi. Jokowi menyatakan pemekaran itu membutuhkan kajian. Menurutnya, undang-undang yang ada mendukung rencana pemekaran tersebut. "Dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu (pemekaran wilayah). Bukan dari keinginan kita, tapi dari bawah (dari masyarakat)," kata Jokowi. Puluhan perwakilan masyarakat Papua menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Papua yaitu Abisai Rollo mengajukan sejumlah permintaan. Abisai merupakan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Kota Jayapura dalam Pilpres 2019 sekaligus Ketua DPRD Jayapura. "Izinkan kami dalam waktu singkat dan berbahagia ini berbagi kegelisahan, kecemasan, dan menyampaikan kebutuhan serta beberapa pemikiran ke depan untuk Tanah Papua yang lebih baik dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia," kata Abisai. Dalam pertemuan dengan Jokowi, perwakilan masyarakat Papua mengajukan 9 permintaan. Permintaan itu antara lain pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan perwakilan Papua di jabatan eselon 1 dan 2 di Kementerian dan LPMK. Selain itu, permintaan lainnya adalah pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua, revisi Undang-undang Otonomi Khusus dalam Program Legislasi Nasional 2020. Selain itu penerbitan Instruksi Presiden untuk pengangkatan Aparat Sipil Negara bagi tenaga honorer di Papua, percepatan penyelesaian Palapa Ring Timur di Papua, pengesahan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua serta pembangunan Istana Presiden di Papua Tokoh masyarakat, Abisai Rollo, yang memimpin tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersyukur karena bisa membawa aspirasi yang diakibatkan kasus di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu, untuk disampaikan kepada Presiden. “Tuhan menginginkan Indonesia untuk lebih penting memikirkan Papua itu. Kalau tadinya Papua masih dipegang setengahnya, sekarang harus digenggam seutuhnya,” kata Abisai dalam konperensi pers usai diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dengan adanya persoalan di Surabaya dan Malang itu, lanjut Abisai, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat berjumpa dengan Presiden, ada 10 aspirasi yang bisa disampaikan. “Puji Tuhan Pak Presiden pada hari ini diberkati oleh Tuhan menerima semua apa yang kami sampaikan, aspirasi dari Papua dan Papua Barat,” ucapnya. Salah satu yang disampaikan Abisai adalah kesediaan Presiden Jokowi untuk membangun istana Presiden Republik di kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Dengan dibangunnya Istana Presiden itu, menurut Abisai, telah merubah yang tadinya beliau (Presiden, red) berkunjung ke Papua, dirubah menjadi berkantor di Papua. Ketika Presiden berkantor di Papua, Abisai yakin Presiden akan melihat Papua secara utuh, sehingga (kalau) ada kelompok-kelompok yang belum dijamah dengan baik semua akan diusahakan untuk dijamah. “Semua supaya tidak ada lagi itu yang bikin kacau di Papua yang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Papua,” tegas Abisai. Hari ini, tegas Abisai, di tanah Papua dan khususnya Papua Barat dan khususnya kota Jayapura tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, yaitu bendera merah putih. “Bendera merah putih itu dikibarkan dari ombak putih-putih sampai gunung biru-biru, tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera, bendera sang saka merah putih,” ucap Abisai. Dalam kesempatan itu, Abisai juga menyampaikan rasa syukurunya karena Presiden Jokowi juga menerima usulan pemekaran Provinsi Papua. Untuk itu, para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang ikut bertemu Presiden, lanjut Abisai, akan pulang untuk menyampaikan kepada masyarakat di tanah Papua, dan manhgajak masyarakat bersatu di tanah Papua untuk Indonesia. Abisai juga menyampaikan, bahwahasil dari Provinsi Papua yang dihasilkan dari beberapa sumber yang ada termasuk Freeport untuk per tahunnya hanya Rp26 triliun sedangkan pertahun yang dikirim dari ke Papua sebesar Rp92 triliun. Artinya, lebih besar dana itu adalah bantuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun Papua.(rep/setkab)