Gaji PNS Tak Naik, Sekjen Korpri Harap Gaji PNS Kembali Dinaikkan Jokowi 2020

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan tidak ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2020. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Nota Keuangan 16 Agustus, tak ada anggaran untuk kebutuhan itu. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, tahun ini gaji PNS sudah naik 5 persen. Tahun depan diputuskan tidak naik lagi. "Intinya untuk gaji pegawai (PNS) di 2020 memang tidak ada kenaikan, karena tahun ini kan sudah naik, tahun depan berarti tidak ada kenaikan," kata Kunta seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Senin (19/8). Dia mengatakan, dalam RAPBN 2020 memang tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS tahun depan. Oleh karenanya tidak ada dana yang dianggarkan. Kecuali kenaikan gaji karena promosi atau kenaikan jabatan, itu lain lagi ceritanya. "Tapi kalau gajinya nambah karena dia promosi atau dia golongannya naik, ya itu kan sesuai ini (institusi) masing-masing ya. Cuma secara umum (gaji pokok) nggak ada," tambahnya. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Askolani mengatakan, untuk gaji PNS tahun depan sudah ditampung pada kenaikan gaji pokok tahun ini. "Tahun depan sudah menampung kebijakan kenaikan gaji pokok di tahun 2019," jawabnya singkat. Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Korpri sekaligus Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020 agar mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. "Saya secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen Korpri itu lebih memilih ya (naik). Ada inflasi, mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi akan lebih baik lagi," kata Sekretaris Jenderal Korpri sekaligus Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (19/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memang tidak memberikan sinyal akan ada kenaikan gaji untuk PNS pada 2020. Namun, dalam pidato nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pekan lalu, Presiden menegaskan akan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS dan aparatur negara lainnya. Adapun Bima berharap kenaikan gaji PNS bisa mencapai tiga persen sesuai proyeksi laju inflasi hingga akhir tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah juga sebenarnya sudah menaikkan gaji PNS sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. "Kalau PNS kan maunya ya tentu (naik gaji), dan setiap tahun tentu ada inflasi, sehingga mungkin pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS agar lebih baik lagi," ujar dia. Namun, Bima mengatakan sebagai abdi negara, PNS juga tidak bisa terlalu muluk. Kenaikan gaji PNS pada 2020 dikhawatirkan bisa menambah beban fiskal pemerintah, karena belanja sosial dan belanja infrastruktur pada tahun depan juga meningkat. Dia berharap Peraturan Pemerintah (PP) terkait gaji dan tunjangan bagi PNS dapat segera rampung. Aturan baru tersebutdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PNS. "Mudah-mudahan PP gaji dan tunjangan bisa cepat keluar dan lebih terstruktur. Dengan aturan itu nantinya akan berbeda sekali, misalnya tunjangan pensiun," kata dia. Sebagai informasi, pemerintah masih mengkaji mengenai mekanisme pembayaran pensiun PNS dengan dua opsi tetap pay as you go atau pembayaran penuh fully funded. Saat ini tunjangan pensiunan PNS masih menggunakan skema pay as you go atau pendanaan langsung oleh pemerintah dan pembayaran akan dilakukan secara bersamaan dengan mulai masuknya pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai pensiun. Melalui skema tersebut, dana berasal dari iuran PNS dari gaji ditambah dengan dana dari APBN. Sementara itu, skema fully funded merupakan sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya.(rep/dtc)