Sejumlah Ormas Tolak People Power

CIPUTAT-Sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas) di Kota Tangsel menolak isu aksi people power. Aksi gerakan rakyat yang diisukan akan digelar pasca-rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, dinilai tak relevan. Di antara ormas yang menolak isu aksi people power adalah, Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), dan Nahdlatul Ulama (NU). Para pentolan Ormas ini menilai, aksi people power hanya akan memecah belah bangsa. Oleh karenanya, mereka menyerukan kembali, persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilihan umum serentak pada (17/4) kemarin. "Mari kita berkegiatan kembali, bekerja, berusaha, semampu kita secara maksimal. Jangan mau terpecah belah, dengan aksi-aksi yang menyesatkan," kata Panglima FBR Tangerang Selatan, Feri di Ciputat, dikutip dari merdeka.com, Selasa (14/5). Menurut dia, rencana aksi people power yang akan diselenggarakan pada (22/5), hanya membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Pasalnya, pelaksanaan Pemilu 2019, yang telah terselenggara sudah berjalan sesuai koridor. Masyarakat, diminta bersabar, untuk menunggu hasil keputusan resmi KPU. "Pemilu sudah selesai dan berjalan lancar, sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari KPU, bagaimana hasilnya kita terima. Kalau ada kekeliruan, juga sudah ada mekanismenya, ada prosesnya untuk melakukan gugatan ke MK. Jadi jangan mau atau ikut-ikutan yang tidak jelas," ucap dia. Dalam kesempatan itu, FBR Kota Tangerang Selatan, melakukan deklarasi penolakan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka dugaan sejumlah kecurangan yang terjadi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Yang sudah terjadi sudahlah, kita semua mengikuti Pilpres dan Pileg dengan baik, dengan transparansi dengan demokratis dan jujur adil," katanya. Feri mengajak masyarakat untuk kembali pada kegiatannya masing-masing dibandingkan mengikuti people power. People power, kata Feri juga dinilai menguntungkan pihak tertentu. "Jangan lagi memprovokasi kepada masyarakat bahwa ini mengadakan people power yang notabenenya menguntungkan satu pihak. Kita mengecam kegiatan people power demi keutuhan, keamanan dan ketertiban NKRI," terangnya. Pemuda Pancasila Tangerang Selatan secara tegas juga menolak seruan atau ajakan gerakan massa untuk menggelar aksi people power terkait Pemilu 2019. Menurut Iwan Pristyasa, salah satu PP Tangsel, gerakan people power saat ini tidak perlu dan belum perlu di lakukan, karena saat ini seluruh instansi yang saat ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 sedang melakukan tugasnya masing-masing. “Bagaimana kita bisa ada people power di negara kita, sementara KPU belum mengumumkan,” tanya Iwan, usai melaksanakan buka puasa bersama di sekertariat Pemuda Pancasila PAC Serpong yang terletak di RT/RW 07/03, Ciater, Serpong, Kota Tangsel, seperti dikutip dari pelitabanten.com, kemarin. Iwan juga mengatakan, bahwa ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh dalam penyelesaian Pemilu. “Di antaranya ada Bawaslu (jika tidak puas menerima), ada MK, dan lain-lain, serta saya pikir hal itu jangan terlalu di gede-gedein, yang akan memecah belah bangsa,” ujar Iwan. Lanjutnya, pihak Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan juga mengapresiasi kinerja panitia penyelenggara Pemilu dan peran serta masyarakat yang sampai saat ini sudah hampir terwujud demokratis. “Sudah relatif penyelenggaraannya yang demokratis, aman, damai dan lancar,” tandasnya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dewasa dalam berdemokrasi. Karena berbeda itu sebelum tanggal 17 April lalu, tetapi setelah waktu pencoblosan menjatuhkan pilihan masing-masing disitu kita telah menjatuhan talak perbedaan. “Artinya final di situ, jadi kita panitia tinggal bekerja dan pihak yang tidak puas tinggal menempuh mekanisme-mekanisme yang ada,” tukas Iwan. Sementara, Agus Darsa selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Serpong, mengatakan bahwa siapapun nanti pemenang Pemilu 2019 ya harus bisa menerima baik siapapun pemimpinnya. “Saat ini kan semua masih berproses, namun saya harap, dapat menerima siapapun yang menjadi pemimpin kita kedepan.” Pungkas Agus Di tempat lain, Keluarga Besar Pengurus Nahdathul Ulama (NU) Ranting Pamulang Barat, Pamulang, juga menolak aksi people power. "Saya mengimbau kepada masyarakat khususnya di Pamulang Barat agar tidak turut serta dalam aksi People Power ini," ujar Yanto, kepada Tangerang Ekspres usai Pernyataan Deklarasi Penolakan Gerakan People Power di Masij Al-Islah Pamulang Barat, Selasa (15/5) malam. Yanto menambahkan, masyarakat seharusnya bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses. Semua pihak diharapkan agar menunggu hasil pengumuman resmi KPU 22 Mei mendatang. “Saya mengajak kepada masyarakat Pamulang Barat untuk senantiasa menjaga situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif,” tambahnya. Masih menurutnya, jika ada hal hal yang dianggap ada kecurangan-kecurangan, maka silahkan tempuh prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Bila ada ajakan-ajakan yang memprovokasi, ia mengiimbau kepada masyarakat untuk menjaga diri, menahan diri, serta menahan emosi. Termasuk juga ajakan people power untuk senantiasa kita bisa menghindarinya. Jangan sampai negara yang sudah kita bangun ini menjadi porak poranda tidak berarti karena kita tidak mampu menahan emosi. "Pasca-pemilu legislatif dan pemilu presiden, selayaknya masyarakat kembali bersatu, menjaga situasi keamanan serta kedamaian menjadi mutlak," tuturnya. "Dengan dilaksanakan pernyataan deklarasi penolakan gerakan people power dari Pengurus NU Pamulang Barat ini diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama menjaga Negeri Indonesia yang kita cintai, tidak ada kata lain NKRI harga Mati, Merdeka," tuturnya. Diketahui, isu people power kerap digaungkan politisi Amien Rais dan Eggi Sudjana terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019. People power (22/5), mendatang digelar bertepatan dengan pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI. (mer/pel/bud/esa)