JK Sebut Ada 1,5 Juta ASN Pindah Jika Ibu kota Pindah, Infrastruktur Kaltim Mendukung

KUTAI KARTANEGARA -- Presiden RI Joko Widodo menilai kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini berada di Jakarta meski masih perlu kajian dari aspek lainnya. Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol. "Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5). Namun, kata Presiden, kajian tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosilogisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam. "Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya," katanya. Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota. Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI. "Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," katanya. Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya. Ia menyebutkan ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini distudi. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur. Semua fasilitas yang ada di daerah itu, menurut Presiden, sangat mendukung pemindahan Ibu Kota, antara lain, berada di tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan. Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi. Menurut Presiden, semua masih dikalkulasi atau dihitung. "Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya. Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. "Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar," katanya. Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. "Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," katanya. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) termasuk keluarganya ikut pindah saat pemindahan ibu kota. Hal ini, JK mengatakan, karena seluruh kementerian, lembaga-lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, juga harus pindah. "DPR harus pindah. Mahkamah Agung, ya, harus pindah. Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarga," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5). JK menilai diperlukan ratusan ribu rumah bagi para ASN dan keluarganya tersebut. Karena itu, ia menilai, pemindahan ibu kota memerlukan suatu proses yang cukup panjang. "Minimum kira-kira 400 ribu rumah. Jadi rumah bermacam-macam. Tentu tidak rumah tipe 3x6. Jadi ini suatu proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," kata JK. Menurutnya, butuh waktu dan proses yang panjang untuk proses pemindahan ibu kota. Selain itu, pembiayaan dalam proses pemindahan juga menjadi salah satu yang harus dipikirkan matang. Sebab, JK menyebut, ada beberapa skema yang digunakan negara lain dalam proses pemindahan ibu kota. Karena itu, ia menilai perlu penelitian panjang dalam proses pemindahan ibu kota mulai penentuan lokasi, pembiayaan, hingga pemindahan benar-benar terealiasi.(Ant/rep)