Cara Capres untuk Menekan Korupsi, Prabowo Naikan Gaji, Jokowi Transapransi

JAKARTA-Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024 bakal menaikkan gaji penegak hukum. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, gaji merupakan faktor penting dalam upaya melawan korupsi sekaligus meningkatkan profesionalitas penegak hukum. "Masalah hukum, korupsi, terorisme, kami ingin menyelesaikan di muara masalah. Kami harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup sehingga dia tidak bisa korupsi," kata Prabowo saat memaparkan visi dan misinya dalam debat kontestan Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis malam (17/1). Ketua umum Gerindra itu menjelaskan, di dunia hanya ada sekitar 200 negara. Menurutnya, ada 30 negara yang berhasil, sedangkan 30 lainnya sangat mengkhawatirkan. Sisanya adalah negara yang berada di tengah-tengah. Prabowo menjelaskan, ciri-ciri negara berhasil adalah bisa swasembada pangan, air bersih dan memiliki lembaga pemerintahan yang kuat. Prabowo menegaskan, lembaga pemerintahan yang kuat ini harus memiliki penegak hukum yang tangguh. Karena itu pemerintah harus menyejahterakan hakim, jaksa dan polisi. "Ini strategi kami. Menurut kami dari akar gaji kepada jaksa, hakim dan polisi," jelas dia. Sementara itu, capres nomor 01 Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan ungkapan Prabowo Subianto. Ia pun memastikan bahwa upaya menekan korupsi dengan memulainya dari proses rekrutmen. Dalam rekrutmen para penegak hukum dan pejabat publik harus dimulai dengan transapran. Dengan itu, ia yakin bahwa tidak ada lagi tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. "Sekarang zamannya transaparansi. Proses rekruitmennya harus terbuka. Sehingga, diketahui semua orang," katanya. (jpc)