UMK Tangerang 2027 Tunggu Aturan Pusat

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Nasib kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang 2027 masih belum jelas. Hingga pertengahan November, Pemerintah Kota Tangerang belum bisa menghitung besaran kenaikan upah karena pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi teknis maupun formula pengupahan sebagai dasar penetapan upah minimum tahun depan.

Kondisi tersebut membuat pembahasan UMK 2027 di tingkat daerah belum dapat berjalan maksimal. Padahal, kepastian besaran upah sangat dinantikan kalangan pekerja sekaligus menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha dalam menyusun perencanaan biaya operasional dan produksi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, mengatakan pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan penetapan upah minimum.

"Ya, kita belum bisa memastikan karena belum ada SE. Setiap tahun kita menunggu SE dulu dari kementerian sebagai juklak," ujar Ujang kepada Tangerang Ekspres, Sabtu (14/11).

Menurutnya, penetapan UMK tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Prosesnya harus melalui tahapan berjenjang, dimulai dari penerbitan regulasi pemerintah pusat, sosialisasi ketentuan, hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Setelah UMP ditetapkan, barulah pemerintah kabupaten dan kota melanjutkan pembahasan UMK dengan mengacu pada formula dan ketentuan yang berlaku.

"Jadi nanti menunggu dulu. Ada prosesnya panjang, sosialisasi, kemudian ada SE, setelah itu provinsi dulu, UMP atau upah minimum provinsi, baru kita kota. Jadi dari provinsi, terus kota," jelasnya.

Ujang menegaskan, belum adanya formula resmi membuat Disnaker belum dapat memperkirakan persentase kenaikan maupun besaran UMK Kota Tangerang 2027. Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu arahan pusat sebelum melangkah ke tahapan pembahasan berikutnya.

Di sisi lain, besaran UMK Kota Tangerang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2026, UMK ditetapkan sebesar Rp5.399.405,69 per bulan atau naik 6,50 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp5.069.708,36.

Jika ditarik ke belakang, UMK Kota Tangerang pada 2021 tercatat sekitar Rp4,26 juta. Angka tersebut meningkat menjadi Rp4,28 juta pada 2022, Rp4,58 juta pada 2023, dan Rp4,76 juta pada 2024.

Kenaikan berlanjut pada 2025 hingga akhirnya menembus Rp5,39 juta pada 2026. Besaran tersebut menempatkan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah dengan upah minimum tertinggi di Provinsi Banten.

Namun, tren kenaikan tersebut belum bisa dijadikan patokan untuk memperkirakan besaran UMK 2027. Pemerintah masih harus menunggu formula terbaru yang akan ditetapkan pemerintah pusat.

Ujang berharap regulasi teknis segera diterbitkan agar proses penetapan upah minimum di daerah tidak berjalan lambat. Kepastian aturan dinilai penting supaya seluruh tahapan pembahasan dapat dilakukan sesuai jadwal dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha.

Dengan belum adanya formula pengupahan, pembahasan UMK Kota Tangerang 2027 kini masih tertahan di tingkat regulasi. Tantangannya, pemerintah pusat harus segera memberikan kepastian agar penetapan upah tidak berlarut-larut dan kepentingan pekerja maupun pengusaha dapat dibahas secara terukur. (duy)

Sumber: