Pemerintah Dituntut Jamin Keadilan Upah

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tangerang 2027 tidak boleh sekadar berujung pada angka kenaikan tahunan. Pemerintah dituntut memastikan kebijakan pengupahan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Tanpa perhitungan berbasis data aktual, kenaikan upah berisiko hanya menjadi angka administratif yang tidak menyelesaikan persoalan kesejahteraan buruh.

Pengamat kebijakan publik, Memet Chumaidi, menilai penetapan UMK 2027 harus mengedepankan prinsip keadilan ekonomi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada persentase kenaikan, tetapi wajib memperhitungkan kondisi riil kehidupan pekerja dan keberlangsungan industri.

Ia menegaskan, terdapat dua kepentingan besar yang harus dijaga dalam kebijakan pengupahan. Di satu sisi, buruh membutuhkan upah yang mampu menopang kebutuhan hidup keluarga dan menjaga daya beli. Di sisi lain, pengusaha juga harus memiliki ruang untuk memenuhi kewajiban pengupahan tanpa mengorbankan produktivitas dan keberlangsungan lapangan kerja.

“Persoalannya bukan mempertentangkan buruh dengan pengusaha. Melainkan bagaimana pemerintah menghadirkan kebijakan pengupahan yang adil dan terukur bagi kedua belah pihak,” ujar Memet.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penampung usulan dari serikat pekerja maupun pengusaha. Pemerintah harus mengambil posisi sebagai mediator sekaligus regulator yang mampu menghasilkan keputusan berdasarkan kepentingan publik, bukan semata-mata tekanan dari kelompok tertentu.

“Jangan sampai pemerintah hanya menjadi penerima usulan dari masing-masing pihak. Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Memet juga menyoroti pentingnya validitas data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pijakan dalam pembahasan UMK 2027. Ia meminta pemerintah melakukan survei langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan pengeluaran riil rumah tangga pekerja.

Menurutnya, angka kebutuhan hidup tidak bisa ditentukan hanya melalui asumsi atau perhitungan di atas meja. Perubahan harga pangan, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan keluarga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Ia mencontohkan, berdasarkan kajian yang disampaikannya, kenaikan upah sebelumnya berada di kisaran 8 persen. Sementara angka KHL di Tangerang disebut sekitar Rp4,2 juta. Namun, nominal tersebut dinilainya masih belum mencerminkan kebutuhan hidup yang layak di tengah perubahan harga kebutuhan pokok.

“Untuk kepentingan analisis UMK 2027, angka KHL perlu diuji melalui survei lapangan. Jangan langsung menetapkan angka berdasarkan asumsi. Justru di sinilah pemerintah harus hadir dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sorotan terhadap keadilan pengupahan juga datang dari kalangan buruh. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian regulasi teknis dari pemerintah pusat sebelum menentukan besaran kenaikan UMK 2027 yang akan diperjuangkan.

Menurut Dedi, meskipun ketentuan mengenai upah minimum telah diterbitkan, aturan pelaksanaannya masih belum jelas, termasuk mekanisme yang nantinya digunakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).

“Untuk saat ini kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Memang aturan terkait penetapan UMK sudah ada, tetapi aturan pelaksanaannya belum jelas, apakah nanti menggunakan PP atau Permen. Ini yang masih kami tunggu,” ujar Dedi saat dihubungi Tangerang Ekspres, Minggu (15/11).

Ia menegaskan, kepastian aturan teknis menjadi landasan penting bagi serikat pekerja dalam menyusun usulan kenaikan upah. Tanpa regulasi yang jelas, buruh belum dapat menentukan angka yang akan diperjuangkan.

Sumber: