Bus Listrik Mulai Diuji Coba, Operasional Ditargetkan 2027

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai menguji coba bus listrik bersama DAMRI selama lima hari, 19–23 Oktober 2026. Layanan transportasi mas­sal ini ditargetkan ber­operasi pada 2027 dengan tarif terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelajar.

Wali Kota Serang Budi Rustan­di mengatakan, uji coba terse­but menjadi langkah awal untuk menghadirkan transportasi umum yang nyaman dan men­dukung mobilitas warga. Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan bus listrik secara gratis.

Budi berharap kehadiran bus ini dapat meningkatkan kualitas transportasi umum di Kota Se­rang. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan per­aturan wali kota (Perwal) untuk mengatur operasional dan tarif layanan.

“Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat 2027 nanti ke depan karena kita akan me­­ngatur Perwal-nya dan harga untuk ongkosnya pun jangan sampai terlalu mahal, khusus­nya untuk anak-anak sekolah,” ujar Budi usai menaiki bus listrik, Senin (19/10).

Selain itu, Pemkot Serang berencana menata transportasi umum melalui pengaturan koridor agar layanan angkutan di dalam kota lebih tertib dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Diat Hermawan me­nga­takan, uji coba dilakukan untuk mengetahui respons masyarakat sekaligus menjadi bahan kajian sebelum layanan beroperasi secara ber­ke­lanjutan.

“Ini merupakan hari pertama uji coba bus listrik massal, yang menjadi bagian dari perjuangan Pak Wali Kota untuk memajukan dan menye­jahterakan masyarakat Ko­ta Serang melalui penyediaan transportasi massal,” katanya. 

Dari tiga koridor yang diren­canakan, saat ini terdapat dua rute yang diuji coba, yakni Unsera–Terminal Pakupatan dan Perumahan Visenda–UIN Banten. 

Diat menjelaskan, hasil uji coba akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan skema tarif yang akan dite­rapkan, apakah gratis, disub­sidi sebagian, atau diberla­kukan tarif penuh.

“Misalnya, tarifnya Rp5.000, kemudian pemerintah mem­berikan subsidi Rp3.000, berarti masyarakat cukup mem­bayar Rp2.000. Tapi itu masih contoh, nanti kita kaji dulu,” jelasnya.

Menurut Diat, penetapan tarif juga harus memper­timbangkan kemampuan keuangan daerah dan biaya operasional kendaraan. Biaya tersebut meliputi kebutuhan perawatan, penggantian ban, oli, hingga honorarium pe­tugas.

“Biaya operasionalnya tetap ada dan ditanggung peme­rintah, dalam hal ini Peme­rintah Kota Serang,” tegasnya.

Diat menambahkan, hasil kajian akan disampaikan ke­pada wali kota sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan ditetapkan. Pemkot Serang juga akan menyiapkan Perwal sebagai landasan pe­nyelenggaraan layanan bus listrik.

Dengan demikian, target operasional pada 2027 masih bergantung pada hasil evaluasi uji coba, kajian pembiayaan, serta regulasi yang disiapkan pemerintah daerah. (ald)

Sumber: