Krisis Air Intai 83 Persen Kabupaten Tangerang

TANGERANGEKSPRES.ID,  TANGERANG — Sebanyak 83 persen wilayah Kabupaten Tangerang kini berada di ambang darurat ekologis menyusul temuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memetakan potensi krisis air bersih secara masif, terutama terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Kabupaten Tangerang Ismail Hasan, saat menjelaskan kondisi krisis air bersih  dalam Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (31/8).

Ismail mengatakan, angka 83 persen tersebut bukan sekadar estimasi, melainkan tercantum dalam dokumen KLHS yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang. “Dalam KLHS itu 83 persen, pak. Kekeringan air bersih,” ujar Ismail.

Menurutnya, persoalan krisis air bersih terutama terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Beberapa kecamatan yang menjadi perhatian antara lain Tigaraksa, Cikupa dan Pasar Kemis. Kondisi tersebut terjadi karena adanya ketimpangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat kebutuhan air meningkat, sementara suplai yang tersedia belum mampu mengimbanginya.“Suplai dan demand ini jomplang. Jadi masyarakat yang padat tersebut banyak, tapi suplai airnya kurang,” kata Ismail.

Ia menjelaskan, KLHS juga memuat kajian mengenai daya dukung dan daya tampung air, termasuk pemetaan berdasarkan wilayah kecamatan. Hasil kajian tersebut kemudian dirangkum dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kabupaten Tangerang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan sejumlah program pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penunjang, mulai dari kolam retensi, tandon, polder, bendungan hingga penyediaan air baku.

Selain mengandalkan pembangunan infrastruktur di dalam wilayah Kabupaten Tangerang, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat pasokan air. Salah satunya melalui kerja sama terkait Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Pemkab Tangerang mendorong pembangunan jaringan perpipaan dari sumber air tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih di masa mendatang.

“Dalam Bendungan Karian ini kita melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan dari sana, yang didukung oleh Asian Development Bank,” katanya. 

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani mengungkapkan dampak kemarau yang panjang menyebabkan beberapa kecamatan kesulitan air bersih, salah satunya yaitu Kecamatan Cikupa dan Panongan. 

Ia mengatakan, dampak tersebut menyebabkan puluhan masjid dan pesantren di Panongan kesulitan mengakses air bersih untuk berwudu dan kegiatan keagamaan. ”Saya minta agar Kamis dengan Jumat pagi fokus pesantren dengan masjid yang kekeringan air. Setidaknya sholat Jumatnya tidak kesulitan air wudhu. Ada beberapa pesantren di Panongan saat ini sudah sama sekali airnya enggak ada. Masjid juga sama, Panongan, Curug sudah biasa,” katanya.(dan)

Sumber: