Temuan BPK Berulang Akibat Kelalaian OPD

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, De­den Apriandhi mengakui bah­wa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI yang berulang seperti pada Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan kelalaian dari peng­guna anggaran.

Meski begitu, ia mengaku bahwa seluruh catatan pada LHP BPK RI telah ditin­dak­lanjuti dan diselesaikan. Pihak­nya pun akan terus meng­evaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) be­­rikut dengan pejabatnya, khususnya pada satuan kerja dengan temuan berulang.

"Tapi ini menjadi catatan bagi Pemprov Banten untuk mengevaluasi seluruh OPD, bukan hanya Dinas Kesehatan. Terutama bagi OPD yang te­muannya berulang," katanya, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, De­den juga menanggapi sikap Kepala Dinkes Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti yang memarahi wartawan saat me­nanyakan terkait temuan BPK yang berulang. 

Menurutnya, sikap tersebut merupakan karakter dari ma­sing-masing individu. Ia pun akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan, untuk memperbaiki pola ko­munikasi baik kepada pers maupun masyarakat umum lainnya.

"Kita tidak bisa menjustifikasi itu salah atau benar. Tapi yang pasti saya selaku Sekda akan menegur yang bersangkutan agar bisa lebih memperbaiki kualitas komunikasi dengan teman-teman media dan juga dengan yang lainnya," jelasnya.

Deden menegaskan, sejauh ini Pemprov Banten tetap berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada publik.

Hal itu dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan pro­gram, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

"Begitu juga untuk pe­nga­daan. Semua sudah by design oleh pemerintah pusat, se­hingga sangat bisa dilihat oleh masyarakat," tuturnya.

Komitmen ini juga termasuk pada temuan-temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten yang terbuka untuk publik.

"Kan contoh kayak kemarin temuan BPK, itu tidak ada yang disembunyikan. Temu­annya itu di A, B, C, D gitu, itu bisa dilihat. Dan kita juga bisa melihat apakah temuan itu sudah diselesaikan atau belum. Jadi kita tidak main umpet-umpetan dengan ma­syarakat untuk program-program yang dilaksanakan atau direncanakan," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, angkat bicara me­ngenai temuan BPK terkait proyek pengadaan videotron di instansinya. 

Ati menegaskan bahwa reko­mendasi dari hasil pemerik­saan tersebut sudah langsung ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur resmi yang berlaku.

Saat ini, seluruh proses pena­nganan teknis atas temuan tersebut telah diserahkan dan dikoordinasikan di bawah kewenangan Inspektorat.

Sumber: