Air Diputus, Warga Ayodya Lapor ke Dewan

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Sejumlah warga RW 08, Perumahan Ayod­ya, mendatangi kantor DPRD Kota Tangerang, (12/6). Mereka melaporkan tindakan manajemen memutus ali­ran air. Mereka menuding Tindakan tersebut dilakukan sepihak.

Ketua RW 08, Haridoyo me­ngungkapkan, pihaknya sudah kali kedua mengadukan nasibnya ke pihak DPRD Ko­ta Tangerang, terkait pemutusan jaringan air milik PDAM Tirta Benteng. Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pihak manajemen Ayod­ya kerap mangkir.

Menurut, Haridoyo, persoalan pemutusan jaringan air bersih tersebut sejatinya bukan hal baru. Praktik tersebut dinilai sudah berlangsung la­ma dan terjadi berulang kali sejak warga mulai menempati perumahan pada ta­hun 2020 lalu.

"Ini sudah terjadi lama dan berulang-ulang sejak 2020. Kenapa baru mencuat sekarang? Karena warga baru mu­lai terbuka setelah lembaga RT dan RW resmi terbentuk sekitar satu tahun lalu, tepatnya Mei 2025. Sejak ada forum RT/RW, warga ba­ru sadar banyak kekurangan dan kejanggalan yang terjadi," ungkap Haridoyo usai RDP di Gedung DPRD, yang digelardi ruang Badan Anggaran, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan, selama ini administrasi pembayaran war­ga sebenarnya berjalan dengan lancar. Namun, minimnya komunikasi antar-­tetangga di masa lalu membuat warga tidak menyadari adanya indikasi kecurangan yang dilakukan sepihak oleh pengembang, termasuk dalam Nota Kesepahaman (MoU) awal yang dinilai sangat memberatkan masyarakat.

"Setelah warga saling berkomunikasi, baru ketahuan ada yang membayar air lebih mahal, bahkan sampai Rp3 juta. Penetapan tarif juga dila­kukan sepihak tanpa ada mu­syawarah dengan warga," jelasnya.

Selain tarif air, kata Haridoyo, warga juga mempertanyakan komponen Iuran Pe­ngelolaan Lingkungan (IPL) yang selama ini ditarik oleh manajemen. Pihaknya menduga ada pungutan ilegal da­lam komponen tersebut.

"Setahu kami, IPL itu tidak dikenakan PPN, tetapi manajemen menarik PPN kepada warga. Tadi kami tanyakan langsung ke bidang hukum di Dewan (DPRD), dan ternyata dikonfirmasi memang tidak ada PPN untuk IPL. Ka­lau begini, artinya itu curang atau bukan?" tegas Haridoyo.

Di tengah perjuangan warga menuntut haknya, kata Hardoyo, pihak manajemen Ayodya diduga membentuk kelompok tandingan yang mengatasnamakan perkumpulan warga Ayodya. Munculnya kelompok tersebut ba­ru diketahui, saat Hardoyo melihat surat edaran dari manajemen Ayodia yang mem­berikan ucapan selamat atas terbentuknya Perkumpulan warga Ayodia Kota Ta­ngerang per tanggal 11 Juni 2026. Anehnya, selaku pengurus RT/RW resmi yang diakui kelurahan, ia mengaku sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi terkait pembentukan kelompok tersebut.

"Kami menanggapinya biasa saja, dinamika masyarakat itu wajar. Yang saya tahu anggotanya baru tiga orang. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Menjadikan perkumpulan itu kan hak warga negara," tuturnya.

Ia berharap, DPRD Kota Ta­ngerang dapat memediasi dan memberikan solusi konkret agar manajemen perumahan bersikap transparan dan menghentikan intimidasi berupa pemutusan air.

"Harapan kami sederhana, kita ingin semuanya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ada la­gi tindakan sepihak yang me­rugikan warga," pungkas Ha­­ridoyo.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi mengatakan, RDP ber­sama warga Ayodya ini sudah dua kali dilaksanakan. Namun, pihak manajemen Ayodya kerap Mangkir.

"Manajemen Ayodya tidak pernah hadir, alasan lagi alasan lagi. Mungkin dia salah sehingga takut hadir. Konon manajemen ini membuat atu­ran seenaknya sendiri," ungkap. 

Sumber: