Pemprov Banten Diminta Terus Perjuangkan DOB Cilangkahan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) meminta Pemprov Banten proaktif dalam memperjuangkan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Lebak Selatan, yang saat ini masih tertahan moratorium pemekaran wilayah di Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Bakor PKC, H. Herry Djuhaeri saat bertemu Gubernur Banten, Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5). ”Kami berharap Pak Gubernur lebih proaktif lagi berbicara soal percepatan Cilangkahan. Ini aspirasi masyarakat Lebak Selatan,” katanya.

Ia menegaskan, ikhtiar memisahkan diri dari Kabupaten Lebak ini bukanlah gerakan instan atau tanpa dasar. Proses panjang yang melelahkan telah ditempuh sesuai koridor hukum yang berlaku. Dokumen usulan pun sudah diserahkan ke meja-meja kekuasaan tertinggi, mulai dari DPR RI, DPD RI, Kemendagri, hingga Presiden.”Kami tidak bergerak liar. Semua sesuai aturan dan undang-undang. Persyaratan wilayah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, hingga kajian kelayakan, semuanya sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Lebak Selatan dinilai sudah sangat mandiri secara kapasitas ekonomi berkat kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Mulai dari sektor pertambangan, kelautan, perikanan, pertanian, hingga potensi pariwisata di sepanjang garis pantai selatan yang membentang dari Binuangeun hingga perbatasan Sukabumi. Meski begitu, ia juga menyoroti terkait dengan maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan selatan yang tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

”Kalau dikelola dengan baik dan ditertibkan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melonjak tajam dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia mengaku, perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan merupakan cita-cita panjang masyarakat Lebak Selatan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.  Ia menegaskan, Bakor PKC akan terus mengawal perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan hingga benar-benar terwujud. Bahkan, organisasi itu disebut tidak akan bubar meski Cilangkahan resmi menjadi kabupaten baru.”Kami tetap akan menjadi mitra pemerintah untuk mengawal pembangunan Kabupaten Cilangkahan nantinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, menegaskan komitmennya dalam mendukung pemekaran wilayah DOB Kabupaten Cilangkahan. Meski begitu, kebijakan moratorium pusat saat ini belum dicabut.

”Hari ini pemerintah pusat masih menempatkan pemekaran wilayah dalam moratorium. Jadi, kita tidak bisa bergerak sendiri,” katanya.

Namun, di antara beberapa usulan pemekaran daerah di Banten, Andra mengaku paling optimis terhadap Cilangkahan karena matangnya persiapan administratif mereka.”Kalau dibanding usulan lain, saya lebih optimis Cilangkahan bisa terealisasi. Saat pintunya dibuka oleh pusat, kita harus tetap dalam posisi layak dan siap,” ujarnya.

Pemprov Banten terus memprioritaskan pembangunan di Lebak Selatan agar siap mandiri secara fasilitas. Saat ini, wilayah calon DOB tersebut telah diperkuat oleh dua rumah sakit umum demi pelayanan publik yang prima. Infrastruktur jalan, akses air bersih, dan sektor pendidikan juga terus digenjot.

Salah satu program unggulan yang sedang disiapkan adalah pembangunan sekolah berasrama untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu di wilayah selatan.”Saya ingin ada sekolah unggulan berasrama di wilayah selatan supaya akses pendidikan berkualitas tidak hanya terpusat di perkotaan,” paparnya.(mam)

Sumber: