Transisi ke Kendaraan Listrik, Pemprov Fokus Efisiensi

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Meski terdapat instruksi dari Presiden Prabowo mengenai transisi kendaraan dinas listrik, Pemprov Banten memilih untuk memprioritaskan langkah strategis untuk memperketat efisiensi anggaran di berbagai lini, dengan melakukan penghematan energi secara menyeluruh sebelum melakukan pengadaan unit baru.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan bahwa fokus utama pemprov saat ini adalah mengoptimalkan efisiensi sesuai arahan Pemerintah Pusat, tentang penyelenggaraan Work From Home (WFH), dan penghematan energi listrik.

Selain itu, efisiensi juga menyasar kegiatan-kegiatan yang dianggap masih bisa ditunda seperti perjalanan dinas, dan dialihkan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Ya, nanti kita ini (efisiensi-red) dulu. Kita sementara ini mengoptimalkan upaya efisiensi, salah satunya adalah penggunaan bahan bakar, kemudian penggunaan energi listrik," katanya saat ditemui di Gedung Negara, Kota Serang, Rabu (15/4).

Menurut Andra, pengadaan kendaraan listrik masih belum relevan dengan kebutuhan saat ini, meskipun ia mengaku kendaraan energi non fosil sangat efisien. Bahkan saat ini, berdasarkan inventaris ada sekitar 2.000 kendaraan dinas yang berbahan bakar minyak  yang memerlukan biaya perawatan dan kelayakan operasional."Di situ kan pasti ada biaya perawatan dan sebagainya. Nah ini harus kita petakan, terus juga soal transformasi kepada kendaraan yang tidak berbasis fosil, dalam hal ini listrik. Kita sedang kaji, ya, sementara sih kita belum ada pengadaan," ujarnya.

Andra juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum beralih ke kendaraan listrik secara masif. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai menjadi salah satu faktor kunci yang terus dikaji agar proses pengisian daya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

"Yang perlu disini nanti memang kayak model SPKLU-nya mesti diperbanyak. Karena ada kalau yang PLN itu dia bisa lebih cepat, kalau yang bukan PLN dia agak lama," jelasnya.

Dalam proses kebijakan WFH, Pemprov Banten juga melakukan aksi 'Ngantor Bareng' setiap hari Jumat, khususnya bagi pejabat eselon II. Gerakan saling jemput ini bertujuan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan menghemat konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan. "Pak Sekda juga dengan teman-teman semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti evaluasi tuh satu bulan ini kita melakukan penghematan listriknya gimana," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan bahwa pihaknya telah menghitung perkiraan anggaran hasil efisiensi sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.

"Kita sudah menghitung hasil efisiensi yang kita dasarkan kepada Surat Edaran Mendagri kemarin itu. Dari perjalanan dinas, dari BBM, dari pembayaran listrik, itu kurang lebih mencapai 200 Miliar. Itu efisiensi yang bisa kita lakukan," katanya.

Ia mengaku, anggaran fantastis hasil penghematan tersebut rencananya tidak akan didiamkan, melainkan dialihkan untuk memperkuat program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat."Hasil efisiensi ini akan dikembalikan ke masyarakat melalui program-program seperti sekolah gratis dan sektor pendidikan lainnya. Hakikat kehadiran pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Meski tengah melakukan pengetatan anggaran, ia menjamin standar pelayanan publik tidak akan menurun. Sesuai arahan Gubernur, efisiensi pola kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat."Selain memang itu menjadi salah satu bagian klausul di Surat Edaran, tapi kalau kita memang bisa meningkatkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kenapa enggak? Karena memang pada hakikatnya kehadiran pemerintah itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," paparnya. (mam)

Sumber: