Mahasiswa Tagih Janji Gubernur, Soal Ketimpangan di Banten

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Ratusan ma­ha­siswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melakukan aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (26/2). 

Dalam aksi tersebut, ma­hasiswa menuntut Gubernur Banten untuk menyelesaikan segudang permasalahan khu­susnya isu ketimpangan yang ada di Banten.

Presiden Mahasiswa (Pres­ma) Untirta, M Ridham, me­nga­takan berdasarkan ka­jiannya wilayah Tangerang khususnya Tangerang Selatan (Tangsel) masih mendominasi eko­nomi, sementara wilayah Se­latan dan bahkan Kota Se­rang sebagai ibu kota provinsi masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses jalan, hingga pelayanan publik.

"Lagi-lagi kan akhirnya dis­paritas wilayah Utara-Selatan menjadi dominasi isu yang wajib disoroti. Bagaimana akhirnya ke depannya gerak daripada masyarakat di bidang ekonomi dan juga hak-hak ma­syarakat dalam kehidupan­nya harus layak. Tidak adanya ekonomi yang tumpang tindih secara aspek, secara akses, baik itu pelayanan publik, baik itu hak-hak sosial yang lainnya," katanya kepada awak media.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menegaskan bahwa Pro­yek Strategis Nasional (PSN) dan megaproyek di berbagai wilayah Banten harus segera dievaluasi. Mereka menilai proyek-proyek ini sering kali menjadi instrumen peram­pasan ruang hidup masyarakat lokal.

"Anggaran besar diserap, eko­sistem rusak, namun ruang demokrasi justru menyempit dan hak sipil dikorbankan," ungkapnya.

Dalam akses pendidikan, kata Ridham pendidikan di Banten menghadapi paradoks. Di satu sisi, pendidikan gratis dijanjikan, namun di sisi lain akses, kualitas, dan kesejah­teraan tenaga pendidik masih timpang. Guru honorer ke­hilangan status dan hak gaji, sementara pemerataan pen­didikan belum terwujud. 

"Dalam perspektif human capital theory, pendidikan adalah investasi jangka pan­jang bagi bangsa. Namun, tanpa kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas pendidikan tidak akan meningkat. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar warga negara dan mem­perdalam disparitas antar wilayah," jelasnya.

Dalam aksi tersebut, ma­hasiswa juga menyampaikan 12 poin tuntutan kepada pemerintah, di antaranya pertama, evaluasi transparan seluruh proyek strategis di Banten. Kedua, reforma ag­raria sejati dan perlindungan hak masyarakat adat.

Kemudian, ketiga pening­katan kesejahteraan guru ho­norer dan kualitas pen­didikan. Keempat lemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok, dan Kelima jaminan kebe­basan pers dan perlindungan hak sipil.

"Gerakan ini bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan platform politik rakyat yang lahir dari kajian akademis lintas fakultas (FISIP, Faperta, dan Hukum) untuk melawan ketimpangan struktural di tanah jawara," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Ban­ten, Andra Soni, mene­gaskan aspirasi yang disampaikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pem­benahan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, transparansi tata kelola pemerintahan, hingga isu lingkungan dan kebencanaan.

"Banyak masukan yang di­sampaikan mahasiswa dan semuanya kami catat sebagai bahan evaluasi. Ini menjadi bagian penting untuk mem­perbaiki kebijakan ke depan," katanya.

Ia mengaku, Pemprov Banten memandang mahasiswa seba­gai mitra strategis dalam pem­bangunan daerah. Kritik dan masukan yang disam­paikan dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat serta arah pem­bangunan Banten.

Sumber: