BJB FEBRUARI 2026

Pemeriksaan APBD Fokus Pada Pendapatan dan Belanja

Pemeriksaan APBD Fokus Pada Pendapatan dan Belanja

Wali Kota Tangsel Be­nyamin Davnie.-Tri Budi Sulaksono/Tangerang Ekspres-

TANGERANGEKSPRES.ID, CIPUTAT — Wali Kota Tangsel Be­nyamin Davnie menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang melakukan entry meeting ter­­kait pemeriksaan rutin Tahun Anggaran 2025.

Pria yang biasa disapa Pak Ben ini mengatakan, pemeriksaan terse­but merupakan agenda tahunan yang dilakukan BPK untuk meng­evaluasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pen­­dapatan dan belanja.

“Hari ini tim dari BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan entry meeting kepada kami untuk peme­rik­saan rutin seperti biasanya untuk Tahun Anggaran 2025. Tadi sudah kami terima, dan saat ini kami se­dang konsolidasi untuk persiapan data serta dokumen yang harus di­leng­kapi oleh seluruh OPD,” ujar­nya seusai menerima tim, Rabu (11/2).

Pak Ben menjelaskan, pemeriksaan ka­li ini difokuskan pada pendapatan dan belanja daerah, terutama belan­ja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Benyamin juga menyampaikan beberapa catatan awal kepada tim pemeriksa, salah satunya terkait adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengu­rangan belanja daerah.

“Tahun 2025 itu kita memiliki Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengurangan belanja daerah yang nilainya lebih dari Rp210 miliar,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga menghadapi situasi tanggap darurat sampah pada penghujung tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah harus mengeluarkan belanja tidak terduga.

“Di penghujung tahun anggaran juga ada situasi tanggap darurat sampah, sehingga pemerintah da­e­rah harus mengeluarkan belanja tidak terduga. Itu saya sampaikan sebagai informasi awal kepada tim pemeriksa,” jelasnya.

Pak Ben berharap pemeriksaan tahun ini berjalan lancar dan hasil­nya semakin baik. Ia juga mengung­kapkan bahwa pada pemeriksaan tahun sebelumnya Pemkot Tangsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan tahun lalu kita meraih opini WTP. Yang menggembirakan juga, tindak lanjut rekomendasi BPK atau TLHP kita menjadi yang tertinggi se-Pro­vinsi Banten, kalau tidak salah men­capai 97,9 persen,” terangnya.

Menurutnya, capaian tersebut harus terus ditingkatkan pada tahun ini. “Target tahun ini harus lebih lagi. Mudah-mudahan bisa tetap di atas 97 persen atau bahkan me­ningkat,” ungkapnya.

Terkait durasi pemeriksaan, Pak Ben menyebut pemeriksaan dimulai sejak entry briefing hari ini dan akan berlangsung hingga bulan Maret. “Mulainya dari entry briefing hari ini dan pemeriksaan berlang­sung sampai bulan Maret,” tutupnya. (bud)

Sumber: