Pembangunan Perumahan Rakyat Diminta Direalisasikan di Triwulan Pertama

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meng­harapkan adanya optimalisasi dalam pe­ren­canaan dan pembangunan perumahan rak­yat yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pro­vinsi Banten. Salah satunya dengan peren­canaan di awal tahun dan implementasi pembangunan di triwulan pertama.

Hal itu diungkapkan saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan di Aula Surosowan, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/2). 

"Jika tahun sebelumnya pembangunaan fisik dilakukan jelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan selanjutnya agar bisa di­laksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan lebih maksimal," kata Deden.

Deden memaparkan, sektor perumahan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi dengan baik dan layak oleh pemerintah. Maka dari itu, perlu peren­canaan yang matang termasuk dalam tahap pelaksanaannya. Ini dilakukan agar proyek pembangunan dapat ter­laksana secara maksimal dan sesuai target. 

Selain itu, pelaksanaan kons­truksi perumahan diharapkan dapat mempertimbangkan kelayakan rumah agar nyaman dan aman ditinggali, serta memperhatikan kelengkapan sarana prasarana, dan utilitas umum penunjang. 

Ia juga menyadari bahwa ka­wasan kumuh, baik di perkotaan maupun pedesaan, saat ini masih menjadi tan­tangan besar. Maka dari itu, kegiatan ini menjadi krusial dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas permukiman dan penataan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman.

"Oleh karena itu, saya me­ngajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi, dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.

Ketua panitia forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten Rinto Yuwono mengatakan, tujuan kegiatan FOPD ini adalah untuk menyelaraskan program kerja prioritas dengan usulan dari kabupaten dan kota. Termasuk untuk mempertajam target kinerja serta dalam rangka mengoptimalkan capaian dan sasaran.

"Peserta FOPD sebanyak 84 orang dari perwakilan daerah serta pemerintah pusat," katanya. (mam)

Sumber: