Program Prioritas Tetap Dijalankan, Pemkot Serang Hadapi Defisit
Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD Kota Serang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (17/11).--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Banten mencatat, hingga saat ini terdapat sekitar 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, 200 atau sekitar setengahnya masih belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau standar kebersihan yang seharusnya diwajibkan.
Hal itu diungkapkan Kepala Regional BGN Banten, Ichsan Rizqiansyah usai berkunjung ke Gubernur Banten Andra Soni di ruang kerjanya, KP3B, Kota Serang, Senin (17/11).
"Kurang lebih ya setengahnya lah, 50 persen. Dari total kurang lebih 400-an SPPG. Sekitar 200-an yang belum disertifikasi," katanya.
Ia menjelaskan, setiap SPPG di Banten tengah mengurus sertifikasi SLHS untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan, terlebih dengan masih cukup banyak SPPG yang belum mengantongi sertifikat standar kebersihan.
Ia mengaku, persoalan ini juga menjadi prioritas terlebih karena Presiden meminta percepatan agar layanan MBG tetap berjalan lancar dan makanan dapat tersalurkan kepada para penerima manfaat tanpa gangguan.
"Bapak Presiden juga minta agar operasional SPPG tetap berjalan dan penerima manfaat tetap terdistribusi," ujarnya.
Ichsan menuturkan, SPPG atau dapur MBG yang belum mengantongi sertifikat standar kebersihan dapat berpotensi terjadi kontaminasi bakteri atau penanganan pangan yang tidak aman. Hal ini yang kerap muncul terjadinya keracunan pada penerima manfaat.
Namun ia langsung bergerak memastikan persoalan tersebut rampung, dan diharapkan setiap SPPG memiliki SLHS. Dengan begitu dapur pengolah makanan memenuhi standar kebersihan, kelayakan sanitasi peralatan, keamanan proses pengolahan, serta kesehatan penjamah makanan.
"Kalau itu sudah tertangani semua, sudah aman," ungkapnya.
Selain SLHS, Ichsan juga menanggapi terkait puluhan SPPG yang sempat berhenti beroperasi beberapa waktu lalu. Ia mengaku hal itu terjadi lantaran ada keterhambatan proses administrasi yang menyebabkan anggaran pusat belum turun.
"Untuk itu karena kendalanya administrasi di atas ada perbaikan," jelasnya.
Meski begitu, ia memastikan bahwa proses tersebut kini telah berjalan normal dan mekanisme pencairan sedang disederhanakan agar tidak ada lagi SPPG yang berhenti beroperasi.
Ia optimistis bahwa keterlambatan operasional tidak akan terulang dan semua dapur akan terus berjalan sembari melengkapi sertifikasi.
"Sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan normal. Perlahan pencairan itu sedang disederhanakan. Jadi tidak akan ada penutupan lagi," terangnya.
Sumber:
- Share:
