Sri Mulyani Siap Kucurkan Rp4 Triliun untuk Gempa Lombok, Kerugian Ekonomi Rp5,04 Triliun
Jakarta -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu sudah menimbulkan kerugian ekonomi besar. Berdasarkan hasil perhitungan sementara Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, gempa bumi tersebut sudah menimbulkan kerugian mencapai Rp5,04 triliun. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan bahwa perhitungan angka kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan sampai dengan hari kamis (9/8) lalu. Sutopo mengatakan besaran kerugian dihitung berdasarkan beberapa kerusakan yang terjadi akibat gempa. Pertama, kerusakan sektor pemukiman dengan nilai total kerugian mencapai Rp3,82 triliun. Kedua, kerusakan infrastruktur dengan total nilai kerugian Rp7,5 miliar. Ketiga, kerusakan ekonomi produktif dengan total nilai kerugian Rp432,7 miliar. Keempat, kerusakan sosial budaya dengan total nilai Rp716,5 miliar. Sedangkan kelima, kerusakan lintas sektor dengan nilai total kerugian sebesar Rp61,9 miliar. "Masih bersifat sementara dan dipastikan dampak ekonomi lebih dari Rp5,04 triliun," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (13/8). Sutopo mengatakan bahwa dari sisi keparahan, wilayah dengan tingkat nilai kerusakan gempa terparah terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Total nilai kerusakan mencapai Rp2,7 triliun. Sedangkan nilai kerusakan lain terjadi di Lombok barat sebesar Rp1,5 triliun, Lombok Timur Rp417,3 miliar, Lombok Tengah sebesar Rp174,4 miliar dan Mataram Rp242,1 miliar. "Kerugian dan kerusakan sangat besar, kalau data sudah terkumpul semua, akan terlihat besarannya," katanya. BNPB juga menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4 triliun. Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan anggaran sekitar Rp34,9 miliar sudah digunakan untuk membangun kembali bangunan yang rusak oleh Kementerian PUPR bersama masyarakat. Saat ini, menurut dia, Kementerian Keuangan sudah siap mengucurkan dana mencapai Rp4 triliun jika dibutuhkan. "Ibu Menteri Keuangan siapkan Rp4 triliun, jadi kalau darurat nanti bisa ditambah," ujar Dody di Jakarta, Jumat (8/10). Sementara itu, Sri Mulyani mengaku hingga kini telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa di NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makanan dan minuman masyarakat terdampak gempa. "Kemarin sekitar Rp35 miliar, di Lombok paling banyak, kemudian beberapa ratusan juta untuk daerah lainnya. Jadi total Rp37 miliar-Rp38 miliar," kata Sri Mulyani. Ia tak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Pasalnya, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Terkait penambahan anggaran hingga Rp4 triliun, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB. Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat. Namun, bantuan dana tersebut tak seragam, tetapi berbeda-beda bergantung kerusakannya. Ia menjelaskan, timnya akan memverifikasi kerusakan rumah dan membaginya ke dalam tingkatan rusak berat, sedang, dan ringan.(cnn/agi/agt)
Sumber: