Puluhan Pejabat Bengkulu Belajar ke Tangsel

CIPUTAT-Pemkot Tangsel kedatangan rombongan rombongan pejabat Provinsi Bengkulu, Senin (2/10) di Balai Kota. Mereka, datang untuk belajar bagaimana meningkatkan ekonomi warga dari kota termuda di Banten ini. Rombongan pejabat itu berjumlah 37 orang. Mereka merupakan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM IV) dari Provinsi Bengkulu. Hingga 5 Oktober mendatang, para pejabat ini akan berada di Kota Tangsel. Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Dedi Budiawan, menerima rombongan pejabat ini. Menurut Dedi Buydiawan, Kota Tangsel dipilih sebagai tolak ukur Pemprov Bengkulu karena prestasi dan inovasi-inovasi telah dilakukan. “ Kota Tangsel kan daerah otonom baru dan kita diuntungkan secara georafis dekat dengan Ibukota Jakarta dan kita punya Puspiptek,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Senin (2/10). Dedi menambahkan, hasil yang ada di Kota Tangsel berasal dari pola meng-amati tiru dan modifikasi (ATM) dari daerah lain. “Kita saling mengisi dan saling punya kelebihan dan kekurangan,” tambahnya. Masih menurut Dedi, Kota Tangsel memiliki APBD Rp 3,3 triliun dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai lebih Rp 1,3 triliun. 30 persen berasal dari destinasi pariwisata meskipun di Kota Tangsel tidak memilikinya. “PAD kita berasal dari dari harga tanah yang tinggi, sektor pariwisah yakni, hotel dan kuliner,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bengkulu Muslih mengatakan, Kota Tangsel dipilih karena ada tiga kesamaan visi dan misi, yakni peningkatan SDM berbasis IT, tata kelola pemerintahan dan peningkatan insfrastruktur. “Perkembangan di Kota Tangsel luar biasa, diharap ada tiga sampai 5 poin bisa diambil, dibawa dan dikembangkan di Provinsi Bengkulu,” katanya. Muslih menambahkan, warga Bengkul mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Namun, keduanya saat ini mengalami masalah dan meredup. Sehingga, diperlukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. “Penduduk Bengkulu jumlahnya 1,8 juta jiwa dan 17 persennya miskin,” tambahnya. Masih menurut Muslih, IT di Bengkulu baru mulai dan terutama pada pelayanan satu pintu berbasis sistem aplikasi. Bengkulu secara gerografis tidak strategis dan tidak masuk program stragegis nasional. Dimana posisinya tidak menguntungkan. Dengan Diklatpim tersebut diharapakan nantinya akan ada proyek perubahan yang dibawa peserta pulang ke Provinsi Bengkulu. “Jadi ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi warga,” tutupnya. (bud/esa)

Sumber: