Ajukan Anggaran Belanja Rp 9,11 Triliun

RAPAT PARIPURNA: Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyerahkahkan draf APBD 2026 kepada Ketua DPRD Muhamad Amud didampingi dua wakil ketua, yakni Kholid Ismail dan Astayudin, pada rapat paripurna DPRD Kabuoaten Tangerang, Senin (6/10). --Tangerang Ekspres
TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG —Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Tangerang mengajukan belanja Rp 9,11 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah [APBD] 2026.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah mewakili Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam rapat paripurna DPRD setempat, yang digelar di Gedung DPRD, Senin (6/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhamad Amud didampingi dua wakil ketua, yakni Kholid Ismail dan Astayudin.
Intan menyebutkan, postur anggaran pada tahun depan, dari sisi pendapatan ditarget Rp 8,66 triliun, naik sebesar Rp 436,19 miliar atau 5,30% dari target APBD 2025 sebesar Rp 8,23 triliun.
Jumlah tersebut, kata Intan, akan diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 5,11 triliun yang berasal dari pajak daerah Rp 4,11 triliun, retribusi daerah Rp 213,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 63,63 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 727,29 miliar.
Selain itu Pemkab juga memperoleh pendapatan dari transfer pemerintah pusat Rp 3,19 triliun ditambah transfer antar daerah yang mencapai Rp 358,51 miliar.
Sedangkan dari sisi belanja, dalam RAPBD 2026 direncanakan mencapai Rp 9,11 triliun yang terdiri belanja operasi Rp 6,58 triliun, belanja modal Rp 1,50 triliun, belanja tidak terduga Rp 50 miliar dan belanja transfer Rp 982,72 miliar.
Menurut Intan, dari besaran anggaran pengeluaran tersebut secara konsisten Pemkab menetapkan pemenuhan belanja wajib sebesar 25,90% untuk alokasi pendidikan yakni Rp 2,36 triliun.
"Tentu besaran ini lebih tinggi dibanding mandatory spanding sektor pendidikan yang secara nasional ditentukan minimal 20%," ujarnya.
Ditambahkan, untuk penerimaan pembiayaan pemkab menargetkan Rp 450 miliar. "Ini akan digunakan demi menutup defisit anggaran akibat implikasi besaran target pendapatan dan kebutuhan belanja yang lebih besar dalam rangka pemenuhan capaian program prioritas dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara rasional,"katanya.
Sementara Ketua DPRD Muhamad Amud menyampaikan, usulan RAPBD 2026 yang diajukan esekutif akan dicermati pihaknya dalam waktu dekat.
"Ada Banang (Badan Anggaran) yang nanti melakukan pencermatan dan pendalaman atas semua mata anggaran yang diusulkan pemkab," jelas politisi Partai Golkar ini.
Setelah pengantar nota RAPBD 2026 itu disampaikan ke legislatif, masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kebijakan tersebut. "Lusa (Kamis) delapan fraksi di dewan akan menyampaikan pendapatnya di rapat paripurna," pungkas Amud. (sdh)
Sumber: