Meski DAU Dipangkas, Pemkot Tegaskan 13 Program Unggulan Jalan

SERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan 13 program unggulan tetap berjalan pada tahun anggaran 2026, meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan. 

Penegasan itu disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, yang menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal.

Seperti diketahui, tahun 2026 mendatang, Kota Serang akan mengalami penurunan DAU sebesar Rp186 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp500 miliar lebih menjadi sekitar Rp314 miliar. Pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja, serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang berlaku untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati, mengatakan bahwa meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan banyak rencana kegiatan akibat pengurangan DAU, program-program prioritas akan tetap diutamakan. Menurutnya, Pemkot Serang sudah menyiapkan strategi agar 13 program unggulan tidak berhenti di tengah jalan.

“Belum ditentukan, tapi yang pasti 13 program-program prioritas akan kita utamakan. Tadi Pak Wali Kota sudah sampaikan bahwa untuk tahun depan anggaran yang tersisa hanya mencukupi untuk gaji, tunjangan, dan listrik. Jadi belanja wajib meningkat, dan itu sifatnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu baru dialokasikan untuk prioritas-prioritas pembangunan,” ujar Ina, Minggu (5/10).

Ina menjelaskan, saat ini pembahasan mengenai program prioritas masih dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Beberapa program kemungkinan akan disesuaikan agar tetap bisa dijalankan tanpa melanggar aturan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Masih dalam tahap pembahasan oleh TAPD. Termasuk apakah 13 program unggulan Pemkot akan terdampak atau tidak, itu sedang dibahas. Kami menentukan mana saja yang akan diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda sementara,” ujarnya.

Ia menambahkan, kedepannya ia akan mengadakan rapat TAPD untuk membahas mengenai program prioritas tersebut, imbas pemangkasan DAU.

Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berdiam diri menghadapi pemangkasan DAU tersebut. Menurutnya, langkah antisipasi sudah disiapkan dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kini sudah menunjukkan tren positif.

“PAD kita kan sudah naik. Tahun kemarin sekitar Rp300 miliar, sekarang sudah hampir Rp500 miliar. Tapi memang naik di satu sisi, turun di sisi lain (DAU -red)” kata Budi.

Ia menjelaskan, Pemkot Serang akan lebih memaksimalkan kerja Satgas PAD untuk menggali potensi baru di sektor-sektor yang belum optimal. Kolaborasi lintas perangkat daerah juga dinilai penting agar setiap potensi pendapatan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Tentu, Satgas PAD akan lebih dimaksimalkan lagi. Karena tidak bisa bekerja sendiri, semua harus berkolaborasi. Saya sebagai wali kota harus bekerja bersama mereka,” tegasnya.

Budi juga meminta peran aktif para camat dan lurah dalam upaya peningkatan PAD, terutama dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia menilai, banyak bangunan di Kota Serang yang telah beralih fungsi tanpa disesuaikan izin dan kewajiban pajaknya.

“Ya, mereka akan ikut mendorong peningkatan potensi PAD, salah satunya dari PBG. Contohnya, bangunan yang sudah beralih fungsi atau berubah menjadi bangunan bertingkat harus dicek ulang agar sesuai aturan,” jelasnya.

Sumber: