Wali Kota Tegaskan PIR akan Dibangun Ulang

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan komitmennya untuk menata kembali Pasar Induk Rau (PIR) meski menuai polemik di ka­langan pedagang. 

Menurutnya, persoalan yang mengakar puluhan tahun di pasar terbesar di Kota Serang itu terjadi akibat adanya pem­biaran, termasuk oleh oknum di internal pemerintah.

“Pasar Rau ini kan sudah ber­tahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ada suatu oknum yang melakukan pembiaran, terma­­suk juga dari pemerintah. Hingga akhirnya seperti ini, jadi mengakar. Tapi insyaAllah pelan-pelan, dengan niat saya untuk membangun Pasar Rau, kita tidak akan menyerah untuk selalu menertibkan,” tegas Budi, Selasa (16/9).

Budi juga menanggapi adanya dugaan keterlibatan oknum preman yang membekingi pe­dagang di Pasar Rau. Ia me­mastikan, jika terbukti ada praktik premanisme, maka pihaknya akan memproses secara hukum.

“Kalau misalkan ada preman dan terbukti, ya kita proses se­cara hukum. Sudah jelas instruksi dari presiden, kita membuat Satgas Anti Pre­ma­­nisme. Jadi silakan saja, nanti berhadapan dengan hukum. Kalau memang ada preman, akan ditindak tegas,” ujarnya.

Menurut Budi, keberhasilan penataan pasar membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. 

“Kalau sudah jadi tempatnya, kalian pasti senang. Bayarnya murah, tempatnya rapi, bagus, tidak di pinggir jalan lagi, dan bebas dari pungli,” imbuhnya.

Ia menambahkan, salah satu alasan penting revitalisasi Pasar Rau adalah untuk meng­hindari praktik pungutan liar (pungli) dan peran oknum makelar. 

“Saya dapat info, pedagang sekarang bayarnya mahal banget. Kalau bayar ke peme­rintah nanti murah banget. Tujuannya supaya pedagang bisa sejahtera. Itu niat tulus saya,” katanya.

Sebelumnya, Himpunan Pe­dagang Pasar Rau (Himpas) meminta agar rencana pem­bongkaran total pasar dikaji ulang, Namun Budi mene­gaskan kajian teknis sudah dilakukan, dan hasilnya me­nunjukkan sebagian bangunan tidak lagi layak.

“Silakan saja dikaji. Kita sudah kaji kok. Intinya begini, kajian itu menyatakan ada sisi bangunan yang kokoh dan ada yang tidak. Siapa yang mau ambil risiko kalau ba­ngunannya rubuh? Kalau cuma direnovasi, uangnya habis terbuang. Makanya kita bangun dari nol,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, jika pembangunan ulang dila­kukan, sistem sewa kios nan­­tinya akan langsung di bawah pemerintah tanpa perantara pihak ketiga. Menurutnya, harga sewa juga jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem kontrak yang berlaku saat ini.

“Informasinya sekarang ada yang mengontrakkan sampai Rp10 juta per meter. Itu berarti setahun bisa Rp300 juta. Kalau lewat pemerintah, cukup Rp6–7 juta setahun. Jauh lebih murah, kan?” ucapnya.

Budi juga menyoroti polemik soal status sertifikat yang kerap dijadikan dasar oleh pedagang. Menurutnya, sertifikat kios di Pasar Rau bukanlah hak milik, melainkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang status­nya sudah habis.

Sumber: