Pendataan APBD Perubahan Turun, Dewan Minta Maksimalkan Potensi Daerah

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Juru bicara Bang­gar DPRD Kabupaten Serang Joko Santoso meminta, Pem­­kab Serang dapat memak­­­simalkan segala potensi dae­­rah yang ada, untuk bisa me­­­ningkatkan pendataan daerah.

Pasalnya, penurunan pen­dapatan daerah di APBD perubahan 2025 ini menjadi catatan penting dan evaluasi Pemkab Serang, agar tidak terjadi lagi pada APBD murni 2025 mendatang.

Apabila pendapatan daerah turun, tentunya dapat ber­dampak pada belanja daerah, yang membuat anggaran untuk program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa berkurang.

”Pendapatan di APBD per­ubahan ini berkurang ya, ini menjadi catatan bagi Pemkab Serang untuk lebih me­mak­­simalkan potensi daerah, agar pada APBD murni nanti tidak terjadi penurunan. Kalau sampai terjadi lagi, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat anggaran­­nya pasti akan berkurang juga ini imbasnya,” katanya, Minggu (7/9).

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PDIP ini mengatakan, dikepemimpinan baru yang dipimpin Ratu Rach­matuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas ini, ten­tunya harus bisa me­mikirkan untuk memak­simalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terlebih, Rancangan APBD perubahan 2025 ini sebagai fondasi atau batu loncatan, bagi kepala daerah baru untuk menyusun APBD murni 2026.

”Akan kita jadikan koreksi ya, kita akan bahas lebih dalam lagi kenapa bisa turun, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD ini. Jangan sampai, dike­pe­mimpinan yang baru ini pendapatan daerah justru malah turun, jangan sampai terjadi ya,” ujarnya.

Dikatakan Joko, penurunan pendapatan tentunya akan berdampak pada visi dan misi kepala daerah, yang telah masuk dalam Rencana Pem­­bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Supaya janji politiknya ini terealisasi semua, tentu me­merlukan anggaran yang besar untuk jalankan program ker­janya, salah satunya menaikan tunjangan bagi guru madrasah, guru ngaji dan lainnya.

”Ini tentunya akan makin menambah belanja modal, belum lagi punya tanggungan biaya-biaya yang dalam ka­tegori operasional seperti, pengangkatan P3K yang jum­lahnya masih banyak. Ten­tunya, harus lebih me­ning­­katkan pendapatan daerah jangan sampai turun,” ucapnya.

Kata Joko, ketika belanja operasional meningkat namun pendapatannya berkurang dikhawatirkan dapat meng­akibatkan, berkurangnya ang­­garan untuk program pem­bangunan yang bersen­­tuhan langsung dengan masyarakat.

”Masih ada pekerjaan rumah seperti, perbaikan sekolah, jalan, dan lainnya, kalau anggarannya tidak ada tentu tidak terealisasi, ini akan kita bahas lebih dalam pada KUA PPAS Murni tahun 2026,” tuturnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan, Pemkab Serang ketika penyusunan anggaran nanti harus lebih berpihak kepada masyarakat, dengan memperbanyak belanja modal.

Jangan sampai, yang diper­banyak ini anggarannya untuk porsi belanja operasional yang akhirnya program pem­­­bangunan harus dikorban­kan atau ditiadakan.

Sumber: