Kinerja Pemda Mengecewakan

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur kecewa dengan kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Meskipun trennya mengalami peningkatan, tetapi hasil secara keseluruhan masih jauh dari harapan. Adapun capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016 pada umumnya masih di bawah 70. Jumlahnya yakni 50 kementerian/lembaga, 24 pemerintah provinsi, dan 456 kabupaten/kota. "Nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah tersebut berpotensi menyebabkan inefisiensi atau pemborosan anggaran sebesar 30 persen dari APBN/APBD di luar belanja pegawai atau sekitar Rp 392,87 triliun," ujarnya, Minggu (6/8). Asman menjelaskan, inefisiensi birokrasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak jelasnya hasil yang akan dicapai atau tujuan maupun sasaran tidak berorientasi hasil. Kedua, ukuran kinerja tidak jelas. Ketiga, tidak adanya keterkaitan antara program maupun kegiatan dengan sasaran. Keempat, perincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. "Saya minta seluruh ASN untuk mendobrak pemikiran yang masih berorientasi proyek menjadi pemikiran yang berorientasi hasil (outcomes oriented)," ucapnya. Serapan anggaran daerah 90 persen, bukan lagi tolok ukur keberhasilan pemda. Kepala daerah dikatakan berhasil bila serapan anggarannya tinggi tapi manfaatnya dirasakan masyarakat. "Ingat, pemda jangan bangga bila anggaran terserap dengan maksimal. Meski terserap hingga 90 persen, pemda harus memerhatikan apakah anggaran tersebut habis digunakan untuk kepentingan rakyat serta terlihat hasilnya atau tidak," kata Asman Abnur. Menurutnya terserapnya anggaran secara maksimal belum membanggakan apabila hasilnya tidak terlihat. Ia mencontohkan sebuah daerah memiliki program pengairan, tapi yang dilakukan adalah seminar maupun coaching clinic, tanpa adanya hasil nyata seperti pembuatan bendungan serta irigasi. "Jangan sampai programnya pengairan tapi yang dikerjakan hanya seminar atau coaching clinic. Bendungan atau irigasinya justru tidak terlihat. Yang seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Program harus menghasilkan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya. Contoh lainnya, program perbaikan kesehatan. Seharusnya program tersebut mengadakan pembagian biskuit bergizi maupun susu untuk masyarakat, tapi yang dihasilkan adalah studi banding ataupun seminar. Hasil dari program tersebut hanya oleh-oleh serta honor bagi para pegawai, tanpa adanya hasil yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, masih banyaknya program dan kegiatan Pemda yang tidak berkesinambungan menyebabkan sasaran pembangunan tidak sesuai harapan. Untuk itu, perlu dilakukan akselarasi program pemerintah secara signifikan, mulai dari perencanaan hingga proses implementasi agar akuntabilitas pemda mencapai nilai yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu, program pemerintah bisa memberikan hasil maupun manfaat nyata untuk masyarakat.(jpnn)

Sumber: